KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menambah tekanan terhadap ketahanan APBN 2026 melalui risiko beban subsidi dan kompensasi energi serta mempersempit ruang fiskal pemerintah. Minyak mentah Brent bertahan di atas US$ 116 per barel pada Selasa (27/10/2026), bergerak di sekitar level tertinggi sejak Juni 2022. Sejalan dengan itu, tekanan terhadap rupiah masih berlanjut dan ditutup melemah 0,12% ke level Rp 18.156 per dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi penutupan hari sebelumnya di Rp 18.135 per dolar AS. Posisi rupiah tersebut semakin mendekati level terendah yang tercatat pada awal Juni 2026. Padahal, kedua indikator tersebut telah melampaui asumsi APBN 2026 dimana Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per dolar AS, dengan outlook Rp 17.500 per dolar AS. Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$ 70 per barel, dengan outlook US$ 83 per barel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak dunia dan pergerakan rupiah. "Kita monitor saja dulu ya, kalau buat ekspor kan menambah daya saing," ujar Airlangga kepada awak media di kantornya, Selasa (27/10/2026). Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian domestik. Selain meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi, kondisi tersebut dapat mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan menekan daya beli masyarakat. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, harga minyak, nilai tukar rupiah, dan suku bunga saat ini telah melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan tambahan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan beban fiskal. Juniman memperkirakan, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel dapat menambah kebutuhan anggaran sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun. Dengan harga minyak naik sekitar US$ 30-US$ 40 per barel di atas asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel, pemerintah berpotensi membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 210 triliun untuk menanggung subsidi dan kompensasi energi jika kondisi tersebut berlangsung selama satu tahun. Menurut Juniman, tekanan tidak hanya berasal dari subsidi BBM, termasuk Pertalite dan solar, tetapi juga biaya energi untuk pembangkit listrik yang menggunakan solar. Selain harga minyak, pelemahan rupiah juga berkontribusi terhadap kenaikan beban APBN. Juniman memperkirakan, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 dari asumsi APBN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Dengan asumsi rupiah Rp 16.500 per dolar AS dalam APBN dan posisi sekitar Rp 18.200, selisihnya berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun. Juniman memperkirakan setiap kenaikan suku bunga sebesar 10 basis poin di atas asumsi APBN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun. Dengan asumsi suku bunga APBN 6,9% dan tingkat saat ini sekitar 7,5%, kenaikan sekitar 60 basis poin berpotensi menambah beban sekitar Rp 6 triliun. Jika seluruh faktor dihitung, tambahan beban APBN berpotensi mencapai sekitar Rp 225 triliun apabila tekanan berlangsung selama setahun; jika berlangsung sekitar empat bulan, tambahan yang perlu diantisipasi diperkirakan sekitar Rp 80 triliun. Untuk menutup kebutuhan tersebut, pemerintah dinilai perlu melakukan realokasi dan efisiensi belanja. Juniman menyebut penghematan dapat mencakup program pemerintah yang menyerap anggaran besar, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjaga defisit APBN agar tidak melampaui 3% terhadap PDB. Juniman juga menilai pelemahan rupiah berpotensi memicu imported inflation karena bahan baku impor menjadi lebih mahal. Jika produsen menanggung kenaikan biaya, margin dapat turun dan perusahaan mungkin mengurangi tenaga kerja; jika biaya diteruskan ke harga jual, daya beli masyarakat berisiko makin tertekan. Ia memperkirakan rupiah masih berada tidak jauh dari Rp 18.000 per dolar AS hingga akhir tahun dan menyarankan BI mempertimbangkan kebijakan moneter lebih kuat, termasuk kenaikan suku bunga 25 basis poin. Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat kredibilitas kebijakan, transparansi, tata kelola pasar, ekspor, dan industrialisasi. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, tanpa penyesuaian anggaran dan mitigasi, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan beban subsidi energi. Jika harga minyak stabil di US$ 100 per barel dan rupiah rata-rata Rp 18.000 per dolar AS sepanjang 2026, tambahan beban subsidi diperkirakan Rp 55 triliun hingga Rp 60 triliun, yang dapat mendorong defisit mendekati batas 3% terhadap PDB. David menilai defisit masih dapat dijaga pada 2,85% melalui penghematan dan percepatan pertumbuhan PDB nominal. David menyarankan penghematan difokuskan pada program yang kurang strategis serta pos belanja tidak esensial. Ia juga menilai pemerintah perlu mengomunikasikan kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi apabila konflik geopolitik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi, agar rumah tangga dan bisnis dapat menyesuaikan diri serta dampak inflasi dapat diminimalkan.