JAKARTA, KOMPAS.com - Investasi di sektor pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy (WtE) di Indonesia tengah mengalami percepatan. Seiring dengan perkembangan proyek tersebut, perusahaan dan konsorsium pengembang juga perlu mempersiapkan transparansi data lingkungan menjelang penerapan standar pengungkapan keberlanjutan pada 2027. Momentum pertumbuhan sektor WtE didorong oleh inisiatif percepatan proyek strategis yang difasilitasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga tersebut menargetkan keterlibatan 17 mitra proyek hingga akhir 2026. Sejumlah konsorsium nasional dan global juga telah ditetapkan untuk menggarap proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Dari sisi pembangunan infrastruktur, proyek pengolahan sampah menjadi energi di beberapa kota, seperti Bali, Bekasi, dan Bogor, telah memasuki tahap pembangunan fisik. Proyek-proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028. Perkembangan ini turut meningkatkan kebutuhan terhadap ketersediaan data lingkungan yang kredibel dan transparan. Terlebih, regulator di Indonesia bersiap menerapkan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 mulai 2027. Kedua standar tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan dan iklim secara menyeluruh. ESG & Sustainability Services Partner BDO di Indonesia Johan Sebastian mengatakan, pemberlakuan PSPK 1 dan PSPK 2 sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola serta mengurangi risiko investasi proyek. "Pemberlakuan PSPK 1 dan 2 pada tahun 2027 sangat sejalan dengan langkah penguatan tata kelola dan de-risking proyek yang diinisiasi oleh pemerintah," ujar Johan dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, penerapan standar tersebut dapat mendorong sektor waste-to-energy beralih dari sekadar menyampaikan komitmen keberlanjutan menjadi penyajian metrik lingkungan yang dapat diukur dan diverifikasi secara objektif. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dan konsorsium pengembang perlu mulai mempersiapkan infrastruktur data untuk mendukung proses pelaporan keberlanjutan. "Para pemangku kepentingan dan konsorsium pengembang dapat mulai menyiapkan infrastruktur data mereka secara proaktif untuk memastikan transisi pelaporan berjalan lancar," kata Johan. Dalam kerangka pengungkapan keberlanjutan yang baru, perusahaan diharapkan mampu menyajikan data utama secara komprehensif. Data tersebut mencakup jejak emisi, kinerja teknologi operasional, rantai nilai (value chain) pengelolaan sampah, struktur biaya, hingga mitigasi risiko lingkungan. Integrasi berbagai data tersebut menjadi salah satu elemen pendukung dalam penerapan skema pembagian risiko atau share of risk antara investor, Denera, dan Danantara. Kebutuhan terhadap pengelolaan risiko juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian yang lebih terukur kepada mitra investor. Melalui platform Denera, Danantara berupaya menjalankan inisiatif de-risking proyek, termasuk dalam mengelola kepastian pasokan sampah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Kepastian pasokan sampah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan proyek WtE karena berkaitan dengan keberlangsungan operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi energi. Sejalan dengan persiapan penerapan standar pengungkapan keberlanjutan, BDO di Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendampingi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kepatuhan tersebut. Pendampingan yang disiapkan mencakup aspek pengungkapan keberlanjutan, valuasi proyek, penguatan pengendalian internal, hingga kesiapan asurans (assurance readiness). Melalui pendekatan tersebut, perusahaan di sektor waste-to-energy diharapkan dapat mempersiapkan sistem pelaporan yang sesuai dengan standar keberlanjutan yang mulai berlaku pada 2027. BDO di Indonesia juga menyatakan akan mengambil peran sebagai mitra strategis perusahaan dalam memperkuat kualitas pelaporan keberlanjutan sekaligus mendukung kepercayaan investor melalui penyajian informasi yang andal dan berstandar global.