JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui sejumlah proyek hulu migas di Indonesia belum memenuhi tingkat keekonomian yang disyaratkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, untuk mendorong pengembangan lapangan dan meningkatkan produksi migas, pemerintah memberikan insentif fiskal kepada kontraktor agar proyek-proyek tersebut tetap dapat berjalan. Rikky mengatakan, insentif diberikan terutama kepada proyek yang tingkat pengembaliannya atau internal rate of return (IRR) masih berada di bawah target keekonomian kontraktor. "Saat ini kami bersama dengan Kementerian ESDM dan dengan Pak Dirjen juga kita membantu minimum attractive rate of return atau internal rate of return dari para kontraktor-kontrak kerja sama," kata Rikky dalam sebuah diskusi, Rabu (11/11/2026). Pemberian insentif tersebut dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 199.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Rikky mencontohkan, kontraktor mungkin menetapkan tingkat pengembalian investasi atau IRR sebesar 15 persen. Namun, setelah memperhitungkan seluruh biaya, harga, dan skema insentif yang tersedia, tingkat pengembalian proyek masih berada di bawah target tersebut. Dalam kondisi itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal untuk memperbaiki keekonomian proyek sehingga kontraktor tetap memiliki ruang untuk mengembangkan lapangan migas. Menurut Rikky, insentif tidak hanya diberikan untuk pengembangan lapangan baru, tetapi juga lapangan migas yang sudah memasuki tahap matang atau mature field. Selain insentif fiskal, pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada kontraktor dalam memilih skema kontrak kerja sama. Kontraktor dapat menggunakan skema gross split maupun production sharing contract (PSC) cost recovery. Rikky menilai, fleksibilitas kontrak dan pemberian insentif dapat meningkatkan daya saing investasi hulu migas Indonesia dibandingkan negara lain. "Saya kira ini juga optimisme yang luar biasa untuk memastikan 118 wilayah kerja (WK) bisa mendapatkan competitiveness dibandingkan negara lain," jelasnya. Di sisi lain, SKK Migas menyebut Indonesia masih memiliki potensi eksplorasi migas yang besar, terutama di wilayah yang belum banyak dieksplorasi atau frontier area. Untuk menarik investasi ke wilayah tersebut, pemerintah menawarkan 118 wilayah kerja migas kepada calon investor. "Ada 118 wilayah kerja yang kita offering untuk bisa mengeksplore frontier area yang masih unexplored," kata Rikky. Ia mengatakan, kegiatan produksi migas Indonesia saat ini masih terkonsentrasi pada 20 cekungan migas yang sudah berproduksi (producing basin). Jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring pengembangan sejumlah proyek, termasuk Lapangan Abadi di Blok Masela dan Blok Tuna di Laut Natuna Utara. Namun, untuk menarik investor ke wilayah eksplorasi baru, pemerintah perlu memperkuat ketersediaan data geologi dan seismik. Data tersebut diperlukan agar calon investor dapat menilai potensi cadangan sekaligus risiko eksplorasi sebelum memutuskan masuk ke suatu wilayah kerja. Saat ini, Indonesia memiliki 168 wilayah kerja migas, terdiri dari 108 wilayah kerja eksploitasi dan 58 wilayah kerja eksplorasi. Selain itu, terdapat dua wilayah kerja yang akan dikembalikan. Rikky mengatakan, penyediaan data eksplorasi tersebut dikoordinasikan bersama Kementerian ESDM, Badan Geologi, dan Pusat Survei Geologi (PSG). Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah calon investor memperoleh informasi mengenai potensi wilayah yang ditawarkan pemerintah.