Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indoensia membeberkan, realisasi pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) sudah mencapai Rp 29,60 triliun yang sudah disalurkan kepada 121.301 debutur, sejak Januari hingga 10 November 2026. Sebagai informasi, target plafon Kredit KPP tahun 2026 mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sebesar Rp 36 triliun, plafon tersebut telah naik hingga Rp50 triliun. Menteri Perumahan Rakyat Indoensia Maruarar Sirait menyampaikan, realisasi tersebut terdiri dari debitur supply Rp 10,17 triliun, dan debitur demand Rp 19,42 triliun. Ia memerinci, untuk debitur supply terdiri dari pengembangan perumahan Rp 5,83 triliun yang disalurkan kepada 1.506 debitur, sektor pedagang bahan bangunan Rp 3,15 triliun kepada 2.229 debitur, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1,18 triliun kepada 451 debitur. “Jadi ini datanya teman-teman dari segi supply ini sudah dibagi ya,” tutur Maruarar kepada awak media, Rabu (11/11/2026). Selanjutnya, untuk debitur demand terdiri dari sektor renovasi rumah Rp 14,25 triliun yang dinikmati 95.376 rumah, pembelian rumah Rp 3,15 triliun kepada 11.707 rumah, serta kegiatan usaha Rp 2,02 triliun yang dinikmati 10.032 rumah. “Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117.000 rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya. Menurut Maruarar, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan. Lebih lanjut, ia menyampaikan, apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk atau BRI atas kontribusinya dalam penyaluran pembiayaan program perumahan. Dari data yang ada BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun. Maruarar menilai, dukungan perbankan sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 Triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 triliun. "Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga Rendah, Pembiayaan Harus Berpihak kepada Rakyat," tegasnya Maruarar menekankan bahwa kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi. Dirinya menilai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat. “Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” tegas Maruarar.