JAKARTA, investor.id – Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit program sebesar Rp 394,2 triliun pada 2027. Dari total tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat alokasi terbesar, yakni Rp 325 triliun, untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan target tersebut ditetapkan melalui rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR bersama kementerian terkait, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembiayaan tahun depan diarahkan untuk mendukung UMKM, pertanian, industri padat karya, perumahan, hingga perempuan prasejahtera. “Yang terkait dengan kredit program itu terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 325 triliun, kemudian Kredit Usaha Produksi (KUP) Pertanian itu Rp 1,4 triliun, Kredit Investasi (KI) Produksi Industri Padat Karya Rp 600 miliar, kemudian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) itu Rp 30 triliun, kemudian Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun, sehingga totalnya Rp 394 triliun 200 miliar,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026). Berdasarkan rincian tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 325 triliun untuk KUR, masing-masing Rp 30 triliun bagi kredit perumahan dan perempuan prasejahtera, Rp 1,4 triliun untuk sektor pertanian, serta Rp 600 miliar bagi industri padat karya. Namun, penjumlahan kelima pos tersebut mencapai Rp 387 triliun, sehingga masih terdapat selisih Rp 7,2 triliun dari total target yang disampaikan Airlangga. Khusus KUR, target penyaluran pada 2027 meningkat Rp 30 triliun atau sekitar 10,2% dibandingkan tahun ini sebesar Rp 295 triliun. Pemerintah juga membahas pengembangan kredit berbasis hak kekayaan intelektual serta perluasan pembiayaan untuk nelayan. “Kemudian juga terkait dengan target KUR yang tahun ini kan Rp 295 T, jadi KUR-nya sendiri naik ke Rp 325 T,” ujar Airlangga. Sementara itu, kredit program perumahan ditargetkan mencapai Rp 30 triliun pada 2027 dan masih berpeluang ditingkatkan pada semester kedua. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pembiayaan perumahan yang berjalan saat ini telah menjangkau sekitar 120.000 penerima manfaat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun, disusul BTN, BNI, dan Bank Mandiri. Maruarar mengatakan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kredit tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan perumahan, usaha bahan bangunan, jasa konstruksi, serta kebutuhan masyarakat dalam membeli, membangun, dan merenovasi rumah. “Untuk daerah itu saya harus apresiasi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, itu Rp 6,7 T. Kemudian Jawa Timur Rp 4,8 T. Kemudian Jawa Barat adalah Rp 4,6 T. Dan ini sudah bisa dinikmati oleh sekitar 120.000 orang,” ungkapnya. Gubernur BI, Destry Damayanti, menyatakan pihaknya mendukung perluasan kredit UMKM dan perumahan melalui kebijakan pelonggaran likuiditas. BI telah memberikan tambahan ruang likuiditas sekitar Rp 84,3 triliun untuk pembiayaan UMKM serta Rp 65 triliun bagi sektor perumahan. “Kami mempunyai Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, di mana untuk di sektor UMKM itu sudah kami kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya yaitu sekitar Rp 84,3 triliun,” jelas Destry. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kredit program pemerintah. OJK akan memanfaatkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta memperkuat koordinasi pembiayaan UMKM melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Yang pertama dari data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan kita support sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan untuk pelaksanaan pemberian KUR dan juga untuk UMKM ini,” kata Friderica. Sebagai informasi, realisasi kredit program pemerintah hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp 294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran KUR mencapai Rp 265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur. Melalui peningkatan target pembiayaan pada 2027, pemerintah berupaya memperluas akses modal bagi UMKM dan sektor produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.