**JAKARTA, investor.id** – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara untuk membahas rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun. Instrumen pembiayaan tersebut disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendanai sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan LRT Jakarta dan pembangunan infrastruktur kesehatan. Pramono mengatakan, pertemuan dengan Menteri Keuangan dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/10/2026). Hal itu disampaikannya saat meresmikan Puskesmas Taman Sari, Jakarta Barat, pada hari yang sama. “Untuk obligasi, hari ini saya ada rencana bertemu dengan Menteri Keuangan,” ujar Pramono. Meski demikian, Pramono belum memerinci hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk merealisasikan penerbitan obligasi daerah. Penerbitan obligasi menjadi salah satu strategi pembiayaan yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui skema tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 5,6 triliun yang akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah proyek strategis di Ibu Kota. Salah satu proyek prioritas adalah pengembangan LRT Jakarta pada rute Manggarai-Dukuh Atas dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara itu, sisa dana dari penerbitan obligasi tersebut direncanakan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk proyek Rumah Sakit Sumber Waras. Rencana penerbitan obligasi daerah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota. Melalui skema pembiayaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap proyek-proyek strategis dapat terus berjalan dengan dukungan sumber pendanaan di luar APBD. Sebelumnya, rencana Pramono untuk menerbitkan obligasi Jakarta sempat menuai kritik dari Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Menurut Purbaya, penerbitan itu memiliki risiko fiskal bagi pemerintah daerah Jakarta di masa mendatang. Sebagai alternatifnya, Purbaya menawarkan skema pembiayaan inovatif (*innovative financing*) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Skema yang ditawarkan memungkinkan pemda membayar dengan pengurangan alokasi dana bagi hasil (DBH) yang seharusnya dibayarkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. "Ada daerah yang mau ngeluarin *bond* untuk biayai daerahnya. Sebenarnya kalau saya jahat, saya diamkan saja. Nanti dia utang beberapa tahun lagi susah. Tetapi kalau memakai skema ini (*innovative financing*) dia bisa tenang-tenang saja di bank daerahnya. Habis itu kita (pemerintah pusat) yang bayar dalam beberapa tahun ke depan," urai Purbaya belum lama ini.