JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sekaligus menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp 400 triliun pada 2027. Target tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Peluncuran DNKK dilakukan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo saat meresmikan DNKK. Pembentukan dewan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Kehadiran DNKK menandai perubahan orientasi kebijakan keuangan inklusif, dari perluasan akses terhadap layanan keuangan menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Prabowo menyampaikan, pemerintah ingin meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp 400 triliun pada 2027. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dari daerah dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. “Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” kata Prabowo. Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang mengandalkan berbagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut dia, peningkatan kesejahteraan perlu tercermin pada kenaikan penghasilan riil dan daya beli masyarakat, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi secara agregat. “Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” ungkap Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK memperluas sasaran kebijakan pemerintah. Fokusnya tidak lagi hanya memastikan masyarakat memiliki rekening, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga. “Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” ujar Airlangga. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.