JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperluas cakupan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Jika tahun ini hanya menyasar pekerja di sektor tertentu, tahun depan fasilitas tersebut akan diberikan kepada pekerja di seluruh sektor usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perluasan insentif tersebut berpotensi menjangkau sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan. "Itu kan (pekerja) di bawah (bergaji) Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026). Airlangga menjelaskan, pada 2026 pemerintah menargetkan 2,2 juta pekerja sebagai penerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP. Perluasan tersebut juga akan mengubah cakupan sektor penerima insentif. Jika pada 2026 fasilitas difokuskan pada lima sektor usaha, pada 2027 pemerintah berencana memberikannya kepada pekerja di seluruh sektor, terutama sektor formal. Dengan skema PPh Pasal 21 DTP, pajak penghasilan pekerja yang seharusnya dipotong dari gaji akan dibayarkan pemerintah melalui pemberi kerja. Artinya, pekerja tetap menerima penghasilan tanpa dikurangi potongan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Sebagai informasi, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial sepanjang 2026. Dalam aturan tersebut, fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026 kepada pekerja di perusahaan yang bergerak pada lima sektor usaha tertentu. Insentif diberikan kepada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang memenuhi persyaratan. Bagi pegawai tetap, salah satu kriterianya adalah memiliki penghasilan bruto tetap dan teratur maksimal Rp 10 juta per bulan. Pegawai juga harus memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak serta tidak menerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP dari skema insentif lainnya. Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat menerima fasilitas apabila memperoleh upah rata-rata maksimal Rp 500.000 per hari atau maksimal Rp 10 juta per bulan.