Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu memuat ketentuan soal upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon hingga hak cuti pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menginginkan masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU tersebut, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Ia mengatakan pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar menjadi acuan dalam hubungan kerja yang adil dan memberi kepastian hukum. UU ini terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Cakupannya antara lain kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, PHK, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Dalam Pasal 118, pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti yang dibayar penuh. Pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan berturut-turut. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan. Pekerja perempuan dijamin cuti melahirkan sekurang-kurangnya tiga bulan pertama, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal tiga bulan jika ada kondisi khusus dan surat keterangan dokter. Suami atau pekerja laki-laki mendapat cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, yang dapat diperpanjang maksimal tiga hari atau sesuai kesepakatan. Kebijakan pengupahan ditetapkan pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan. Aturannya mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, serta perhitungan upah lembur. Tingkat upah minimum meliputi UMP, UMK, UMSP, dan UMSK. Gubernur menetapkan UMP dan UMSP; jika menetapkan UMK, nilainya harus lebih tinggi daripada UMP. Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Untuk pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), penetapannya harus berdasarkan jangka waktu atau target penyelesaian pekerjaan tertentu. Durasi kontrak paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Perusahaan wajib memberitahukan rencana perpanjangan secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir. PHK ditetapkan sebagai jalan terakhir. Perusahaan dan pihak terkait diwajibkan melakukan upaya pencegahan, seperti mengurangi lembur, sif atau hari kerja, tidak mengganti pekerja yang pensiun, menyesuaikan fasilitas manajerial, merumahkan pekerja secara bergilir, serta menawarkan pensiun dini sukarela. Jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai alasan PHK. Pesangon berkisar dari satu bulan upah untuk masa kerja di bawah satu tahun hingga sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja dimulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga enam tahun dan dapat mencapai sepuluh bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Penggantian hak mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja beserta keluarga ke tempat awal diterima bekerja, serta hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.