Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi petani dan masyarakat sipil meminta pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap implementasi Sustainable Palm Oil Protocol yang disepakati Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ketua Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai protokol tersebut menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi petani sawit Indonesia dalam perdagangan internasional. Pemerintah perlu memastikan kesepakatan diplomatik diikuti langkah implementasi yang nyata. “Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan. Petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan dukungan nyata berupa pembiayaan, pendampingan, kepastian legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan petani dan koperasi,” ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026). Selain itu, organisasi petani dan masyarakat sipil mendorong DPR RI segera memproses ratifikasi IEU-CEPA untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kepentingan petani sawit rakyat, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat menjadi bagian dari pelaksanaannya. Meskipun kesepakatan protokol telah dicapai pada September 2025, implementasinya di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan kemajuan konkret. Hingga saat ini, belum terlihat peta jalan yang memuat pembagian tanggung jawab antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan pembiayaan, serta target pelaksanaan yang terukur. Penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan penerapan prinsip keberlanjutan di tingkat petani menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pasalnya, perundingan IEU-CEPA membuka peluang akses pasar produk sawit Indonesia ke Uni Eropa dengan tawaran tarif bea masuk 0%. Namun, terbukanya akses pasar tidak otomatis menjamin petani sawit rakyat memperoleh manfaat dari perjanjian perdagangan tersebut. Kesiapan petani dalam memenuhi persyaratan legalitas, sertifikasi, dan ketertelusuran rantai pasok masih menjadi tantangan. Tanpa dukungan pemerintah, manfaat perdagangan berisiko lebih banyak dinikmati perusahaan besar yang telah memiliki kapasitas dan sistem keberlanjutan dibandingkan petani swadaya. Sementara itu, Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien menyoroti pentingnya memastikan protokol sawit berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan sertifikasi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan keberlanjutan perlu diukur dari perubahan praktik di lapangan, terutama dalam perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, dan pengendalian dampak lingkungan perkebunan sawit. Dia menilai jumlah sertifikat yang diterbitkan tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan. Pengawasan dan penegakan hukum yang transparan serta akuntabel juga diperlukan untuk memastikan praktik perkebunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menambahkan bahwa implementasi protokol perlu memperhatikan persoalan konflik agraria dan pelanggaran hak buruh yang masih terjadi di industri perkebunan sawit. “Sistem sertifikasi dan tata kelola keberlanjutan mutlak membutuhkan penguatan, khususnya terkait ketersediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat terdampak, perlindungan pelapor, serta transparansi hasil audit. Penguatan ISPO harus menjadi agenda utama agar berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif bagi perusahaan maupun petani,” tegasnya. Surambo juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dan pemantauan independen untuk memastikan klaim keberlanjutan dapat dipertanggungjawabkan serta mendorong penyelesaian konflik di tingkat tapak. Dalam implementasi protokol, organisasi petani dan masyarakat sipil mengusulkan sejumlah langkah. Pertama, pemerintah menyusun peta jalan yang mencakup target, pembagian peran kelembagaan, dan dukungan anggaran. Kedua, penguatan ketertelusuran rantai pasok yang inklusif dan transparan, mulai dari petani, pengepul, koperasi, pabrik kelapa sawit, hingga eksportir. Ketiga, penyediaan pembiayaan dan pendampingan agar petani dapat memenuhi persyaratan legalitas, pemetaan kebun, sertifikasi ISPO, serta meningkatkan produktivitas tanpa mendorong ekspansi perkebunan. Keempat, penguatan pengawasan independen, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta pembentukan mekanisme pengaduan yang transparan untuk mendukung penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukum di sektor sawit. Kelima, pengaktifan kembali ruang dialog multipihak atau Domestic Advisory Group (DAG) yang melibatkan organisasi petani, masyarakat sipil, dan akademisi. Organisasi petani dan masyarakat sipil menilai IEU-CEPA dan Sustainable Palm Oil Protocol perlu menjadi instrumen untuk membangun perdagangan sawit yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pembukaan akses pasar internasional diharapkan juga dapat dirasakan petani dan masyarakat serta mendukung perlindungan lingkungan.