Pemerintah belum akan membahas kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam waktu dekat. Wacana tersebut baru akan dibahas untuk program 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih membahas rencana penyesuaian batas PTKP tersebut. "Masih dalam pembahasan, karena ini untuk masih program di tahun 2027," ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026). Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyebut pembahasan kenaikan PTKP belum akan dilakukan dalam waktu dekat. "Masih lama," kata Suahasil. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana kenaikan batas PTKP. "Ini (PTKP) masih dikaji, masih kita kaji secara mendalam," kata Juda dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10). Juda menilai kenaikan PTKP berpotensi mendorong daya beli masyarakat. Meski demikian, pemerintah masih menghitung titik optimal kebijakan tersebut karena kenaikan batas penghasilan bebas pajak juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Pemerintah turut mempertimbangkan opsi menyesuaikan batas PTKP dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mendukung rencana kenaikan PTKP. Menurut dia, kebijakan tersebut akan mengurangi beban pajak pekerja dan membantu menjaga daya beli, terutama kelompok kelas menengah.