Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan masyarakat masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Persepsi publik terhadap energi nuklir masih didominasi kekhawatiran mengenai risiko radiasi hingga kecelakaan reaktor. Ketua Program Studi llmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak Netty Herawati mengatakan, dari sisi teknologi, pendanaan, keahlian teknis, hingga kebijakan, Indonesia dinilai telah memiliki modal untuk mulai mengembangkan PLTN. Namun, menurutnya kesiapan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penerimaan masyarakat. "Persoalan kita sekarang, apakah masyarakat siap? Karena orang Indonesia itu kebanyakan masih punya persepsi yang keliru tentang PLTN," ujarnya dalam Focus Group Discussion: Masa Depan Pemanfaatan PLTN Untuk Daerah yang dipantau secara daring, Selasa (10/11/2026). Netty menjelaskan, persepsi negatif masyarakat terhadap nuklir terbentuk sejak lama. Salah satu penyebabnya adalah informasi yang diterima masyarakat sejak bangku sekolah lebih banyak mengaitkan nuklir dengan peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II. Padahal, pemanfaatan teknologi nuklir tidak terbatas pada pengembangan senjata. Teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sipil, mulai dari pengembangan bibit tanaman, pengawetan makanan, hingga teknologi baterai. Dia menilai, minimnya informasi mengenai pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai (nuclear for peace) membuat masyarakat belum memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perkembangan dan manfaat teknologi tersebut. Lebih lanjut, Netty menuturkan, persepsi negatif yang terbentuk sejak awal akan sulit diubah apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Karena itu, penyampaian informasi mengenai manfaat sekaligus risiko PLTN perlu dilakukan secara konsisten. Netty mengatakan, pemerintah juga harus memastikan adanya kepercayaan masyarakat terhadap proyek tersebut. Menurutnya, tanpa kepercayaan publik, rencana pembangunan PLTN berpotensi menghadapi penolakan, sekalipun kesiapan teknologi dan pendanaannya telah tersedia. Dia menambahkan, kekhawatiran masyarakat tidak hanya berkaitan dengan risiko teknis kecelakaan nuklir, tetapi juga menyangkut persoalan tata kelola dan integritas pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Dalam penelitiannya, Netty menemukan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik korupsi dalam proyek infrastruktur. Masyarakat mempertanyakan kemampuan pemerintah dan pelaksana proyek untuk memastikan pembangunan reaktor nuklir berjalan secara transparan dan akuntabel. "Masyarakat kita bilang takut kalau PLTN dibangun di sini karena budaya korupsi. Kalau yang dibangun jembatan dikorupsi mungkin hancur, tetapi kalau reaktor nuklir, mereka tidak percaya," tuturnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Pelibatan publik menjadi penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai aspek keamanan, risiko, manfaat, hingga mekanisme pengawasan pembangunan PLTN.