JAKARTA, investor.id – Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No 107/2026 tentang tata kelola pengadaan dan impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), serta liquefied petroleum gas (LPG) membutuhkan masa transisi yang jelas agar tidak mengganggu kelancaran pasokan energi nasional. Pengamat energi Universitas Andalas (Unand) Muhammad Makky menilai, perubahan mekanisme pengadaan energi harus diikuti kesiapan seluruh institusi yang terlibat. Hal ini penting mengingat rantai pengadaan energi mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan pemasok, pembiayaan, penyimpanan, pengolahan di kilang, hingga distribusi kepada masyarakat. “Perubahan regulasi tentu membutuhkan penyesuaian dari sisi waktu, struktur, dan operasional antarlembaga. Karena itu, penting memastikan setiap institusi memahami peran dan tanggung jawabnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif,” kata Makky dalam keterangan pers, Sabtu (7/11/2026). Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Unand tersebut mengatakan, koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan PT Pertamina perlu diperkuat dalam menjalankan regulasi baru tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan petunjuk teknis, pedoman tertulis, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Pembagian hak dan kewajiban setiap institusi juga harus diatur agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pasalnya, pengadaan energi tidak sekadar transaksi jual beli. Proses tersebut juga melibatkan perencanaan kebutuhan minyak dan produk BBM, penentuan spesifikasi, kemampuan kilang, ketersediaan anggaran, hingga kesiapan infrastruktur penyimpanan dan distribusi. Makky menekankan, pengaturan masa transisi dari mekanisme lama menuju tata kelola baru menjadi salah satu aspek penting. Penyesuaian perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap memberikan kepastian hukum terhadap proses pengadaan yang sedang berjalan. “Pengadaan yang sedang berjalan harus tetap memiliki dasar pelaksanaan yang jelas dan sah. Pengalihan dari regulasi lama ke regulasi baru perlu dikelola secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan maupun keberlanjutan pasokan energi,” ujarnya.