KARAWANG, KOMPAS.com - Pemerintah memperkuat jaringan listrik di berbagai wilayah Indonesia untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat. Hal ini seiring masih adanya rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri, salah satunya karena terkendala biaya pemasangan. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk meningkatkan sambungan listrik di pedesaan, pemerintah pun menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Ia mengatakan, biaya pemasangan sambungan listrik baru yang mencapai sekitar Rp 2 juta masih menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Akibatnya, sebagian masyarakat harus menyambungkan listrik dari rumah tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kenapa belum ada listrik? Karena saudara-saudara kita ini satu kali pasang, untuk kelas menengah ke bawah itu, harganya Rp 2 juta. Dan mereka selalu menyambung dari rumah tetangga. Nah ini kita pasangkan (BPBL),” ujar Bahlil saat mengunjungi Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). Salah satu wilayah yang menjadi sasaran program tersebut adalah Desa Muara Baru. Selain memberikan bantuan sambungan listrik baru, pemerintah juga melakukan penguatan jaringan kelistrikan di wilayah tersebut. Bahlil menjelaskan, Desa Muara Baru sebenarnya sudah mendapatkan aliran listrik. Namun, tegangan listrik yang rendah membuat pasokan listrik ke masyarakat belum maksimal. “Dulu daerah ini (Desa Muara Baru), wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal,” katanya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penguatan infrastruktur kelistrikan melalui pemasangan trafo berkapasitas 50 kilovolt ampere (kVA) serta penambahan tiang listrik. Menurut Bahlil, langkah tersebut merupakan bagian dari program listrik desa yang dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. “Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat. Kita pasang trafo 50 KVA, kita pasang tiang-tiang. Itu program listrik desa dari Bapak Presiden Prabowo,” jelasnya. Adapun melalui program BPBL, masyarakat menerima bantuan berupa pemasangan instalasi listrik rumah yang mencakup tiga titik lampu, satu saklar ganda, satu saklar tunggal, satu kotak kontak, serta sistem pembumian. Bantuan tersebut juga meliputi pengujian Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 volt ampere (VA), dan token listrik perdana senilai Rp 100.000. Pada 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 683 rumah tangga di Kabupaten Karawang menerima bantuan pemasangan listrik gratis.
Perkuat Listrik Desa, Pemerintah Beri Sambungan Gratis hingga Penambahan Trafo di Karawang
KARAWANG, KOMPAS.com - Pemerintah memperkuat jaringan listrik di berbagai wilayah Indonesia untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat.
Diperbarui:
/data/photo/2026/07/25/6a6475975e30e.jpg)
Analisis Dampak Berita
Masuk untuk meminta analisis dampak berita ini.
MasukKomentar (0)
Masuk untuk memberikan komentar.
Baca juga
Investor Pasar Modal Lampaui 30 Juta SID, BEI Terus Dorong Reformasi dan Pendalaman Pasar
Pada penutupan perdagangan 7 Agustus 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 30.274.265 SID, sedangkan investor saham mencapai 10.052.059 SID. BEI menyebut pertumbuhan ini berlangsung seiring upaya reformasi, peningkatan keterhubungan emiten-investor, dan pendalaman pasar.
Sumber Berita: Bursa Efek Indonesia (IDX)
Newsroom · 16 Okt 2026, 00.53 WIB
0Cara Cek Bansos KTP Oktober 2026, Cukup Masukkan NIK untuk Lihat Penerima
Pengecekan status penerima bansos Oktober 2026 dapat dilakukan secara daring menggunakan NIK KTP melalui layanan resmi Kementerian Sosial. Data yang ditampilkan dapat mencakup status kepesertaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran.
Sumber Berita: Kompas
Newsroom · 15 Okt 2026, 23.27 WIB
0Kopdes Merah Putih Jadi Penyalur Gaji PNS, Ekonom Soroti Keamanan Sistem
Ekonom Rahma Gafmi menyoroti rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi penyalur gaji dan pensiun PNS. Ia meminta pemerintah memperjelas tujuan kebijakan serta memastikan infrastruktur, tata kelola, dan keamanan sistemnya.
Sumber Berita: Kompas
Newsroom · 15 Okt 2026, 23.27 WIB
