JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules Rosario Marcal terkait kronologi PT Summarecon Tbk menyiapkan sejumlah uang untuk sejumlah pihak dalam kasus pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). “HCL (Hercules) ini membantu penyidik untuk bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang baik untuk dugaan pemberian suap kepada oknum-oknum di ATR/BPN dan juga penyiapan uang lainnya yang salah satunya diberikan kepada saudara HCL,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa Hercules sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GRIB Jaya Hercules Rosario Marcal mengungkapkan materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik KPK terhadap dirinya. Hercules hari ini diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN dan PT Summarecon Tbk. Dia mengatakan, sudah memberikan keterangan kepada penyidik perihal pemberian uang Rp 800 juta dari pengacara PT Summarecon kepada dirinya untuk ikut melakukan mediasi sengketa tanah seluas 65 hektar di Kabupaten Bogor. “Mereka (PT Summarecon Tbk) minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu, mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu,” kata Hercules, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Hercules menilai, PT Summarecon Tbk bermain kotor dalam pengurusan sertifikat HGB tidak hanya di Kabupaten Bogor, melainkan juga di daerah lain. “Bukan hanya cuma di Bogor saja, di Kelapa Gading, di Tangerang, di Jogja, di Jawa Timur, di Manado, di mana-mana Summarecon, Summarecon, Summarecon ini dia selalu melakukan kejahatan itu untuk sertifikat orang yang dibobolin sertifikat,” ujar dia. Hercules mengatakan, sudah mengingatkan agar para pejabat di ATR/BPN untuk berhati-hati dalam pengurusan sertifikat HGB. Dia mengaku sempat menghubungi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, agar berhati-hati dalam pemblokiran tanah, namun tak lama terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK. “Langsung juga aku menelepon Dirjen ATR, Saudara Lampri. Dan aku speaker semua dengan Pak Dirjen, hati-hati, ini tahan sertifikat hak milik diubah menjadi HGB. Ini hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum kalian ditangkap semua loh. Dan tidak lama kemudian, terjadilah OTT itu,” ucap dia.