Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati insiden peretasan yang menimpa Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Kasus yang ditaksir berpotensi menyebabkan kerugian hingga US$5,7 miliar atau setara Rp102,6 triliun tersebut menjadi pengingat besarnya risiko keamanan siber di industri aset digital. Sebelumnya, Binance mengonfirmasi tengah menyelidiki laporan mengenai dugaan pengurasan dana dari sejumlah dompet aset kripto perusahaan. Sebagai langkah antisipasi, perusahaan menghentikan sementara penarikan dana pada sejumlah jaringan yang terdampak. Sejumlah pengamat industri kripto memperkirakan sedikitnya US$2 miliar atau sekitar Rp36 triliun aset telah terkuras dari hot wallet Binance. Bahkan, estimasi kerugian berpotensi mencapai US$5,7 miliar. Namun, angka tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh perusahaan. Di tengah penyelidikan, sejumlah perusahaan kripto juga mengambil langkah pembatasan pergerakan aset yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut. Circle dilaporkan membekukan sekitar US$800 juta aset, sementara Tether membekukan sekitar US$1,56 miliar. Hingga kini, identitas pihak yang diduga berada di balik serangan tersebut belum diketahui. Menanggapi perkembangan tersebut, OJK menilai insiden yang menimpa platform global sekalipun menunjukkan bahwa risiko peretasan merupakan tantangan serius bagi industri aset digital. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan tata kelola teknologi informasi, pengendalian akses, kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta efektivitas pengawasan internal perusahaan. "Mitigasi risiko perlu diperkuat. Kami memandang kepercayaan investor harus menjadi fondasi utama dalam industri aset digital," ujarnya dalam Rapat Anggota Dewan Komisioner OJK secara daring, Kamis (5/11/2026). Dia meminta seluruh penyelenggara aset keuangan digital berizin di Indonesia, mulai dari bursa, lembaga kliring, kustodian hingga pedagang aset keuangan digital (PAKD), menerapkan standar tata kelola dan keamanan siber yang memadai. Dengan demikian, insiden pada platform global tidak berkembang menjadi kekhawatiran terhadap industri kripto di dalam negeri. OJK juga mengimbau masyarakat untuk memastikan bertransaksi melalui penyelenggara aset kripto yang telah berizin dan berada di bawah pengawasan regulator. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK telah mengatur pengelolaan dan penyimpanan aset keuangan digital melalui POJK No. 27/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Salah satu ketentuannya mewajibkan minimal 70% aset konsumen ditempatkan pada lembaga kustodian, sedangkan maksimal 30% dapat dikelola oleh pedagang. Selain itu, aset konsumen yang dikelola pedagang wajib ditempatkan dalam cold wallet paling sedikit 70%, dan 30% dalam hot wallet. Ketentuan ini ditujukan untuk mengurangi risiko kehilangan aset akibat serangan siber. OJK juga mewajibkan pedagang bertanggung jawab atas keamanan aset konsumen, termasuk apabila terjadi kehilangan aset dalam pengelolaannya. Pengawasan dan penegakan ketentuan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyelenggara. Di tengah berbagai insiden peretasan yang terjadi di industri global, Adi menilai prospek industri aset keuangan digital di Indonesia masih positif. Hal tersebut tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat yang mencapai 23,51 juta konsumen serta nilai transaksi sebesar Rp30,56 triliun. Menurutnya, perkembangan tersebut turut didukung oleh inovasi dan kebijakan OJK, termasuk melalui mekanisme regulatory sandbox untuk mendorong pengembangan inovasi keuangan digital. Meski demikian, pertumbuhan industri perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan penyelenggara dalam menjaga keamanan sistem dan mengelola risiko siber. OJK pun mendorong seluruh pelaku industri untuk terus memperkuat kapasitas keamanan teknologi informasi guna menjaga perlindungan konsumen sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.