Bisnis.com, PALEMBANG — Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Sumatra Selatan (Sumsel) telah menjangkau lahan seluas 75.504 hektare sejak dimulai pada 2017. Namun, dari total lahan yang telah mendapat persetujuan, sekitar 7.422 hektare belum ditanami kembali. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumsel Havizman mengatakan, total lahan tersebut merupakan akumulasi kebun yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dari jumlah itu, pekerjaan tumbang chipping telah dilakukan pada 70.251 hektare, sedangkan penanaman kembali baru mencapai 68.082 hektare. “Jadi kenapa belum penuh, tentu sedang dalam proses pengerjaan. Yang belum dikerjakan itu kelembagaan pekebun yang baru memperoleh rekomendasi teknis (rekomtek),” ujarnya saat diwawancarai Bisnis, Rabu (11/11/2026). Dia menjelaskan, kelompok pekebun yang baru memperoleh rekomendasi teknis masih perlu menyiapkan pelaksanaan kegiatan. Persiapan itu mencakup pekerjaan tumbang chipping dan kontrak pengadaan benih sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah diajukan. Pelaksanaan PSR di Sumsel masih menghadapi kendala, terutama terkait kelembagaan pekebun. Sebagian petani masih mengelola kebun secara perorangan dan belum tergabung dalam kelompok yang memiliki badan hukum. Padahal, BPDP mensyaratkan kelembagaan pekebun yang memiliki legalitas untuk mengakses bantuan peremajaan tersebut. Havizman menyebutkan, saat ini terdapat 210 kelembagaan pekebun yang telah terdata dalam sistem dan mengakses program PSR. Dinas Perkebunan Sumsel masih mendorong petani swadaya yang belum tergabung dalam kelompok untuk membentuk atau bergabung dengan kelembagaan yang memenuhi persyaratan. “Pekebun yang masih terpisah-pisah ini kita imbau untuk bersatu membentuk kelembagaan sehingga bantuan dari BPDP bisa difasilitasi. Karena BPDP memang mensyaratkan kelembagaan pekebun yang memiliki legalitas,” katanya. Selain persoalan kelembagaan, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang tinggi turut memengaruhi keputusan petani untuk mengikuti program peremajaan. Sebagian pekebun masih mempertahankan tanaman yang berusia lebih dari 25 tahun karena kebun tersebut masih menghasilkan dan menjadi sumber penghidupan mereka. Untuk mempercepat pelaksanaan program, Dinas Perkebunan Sumsel terus menyosialisasikan PSR kepada kelembagaan pekebun. Pemerintah kabupaten juga diminta lebih aktif mengidentifikasi kebun dengan produktivitas yang mulai menurun agar dapat diusulkan mengikuti program tersebut. “Tim di tingkat kabupaten juga melakukan kunjungan ke UPTD dan kelembagaan pekebun untuk terus mendorong partisipasi petani, termasuk pekebun yang selama ini mengelola kebunnya secara perorangan,” jelasnya. Pada 2026, target peremajaan sawit rakyat di Sumsel ditetapkan seluas 3.600 hektare. Target tersebut tersebar di Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir masing-masing 1.000 hektare, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas Utara, Muara Enim, dan Banyuasin masing-masing 300 hektare, Musi Rawas 150 hektare, serta Lahat 250 hektare. Havizman mengatakan, hingga saat ini usulan yang telah diproses untuk mendapatkan rekomendasi mencapai 1.910 hektare. Dinas Perkebunan Sumsel masih mendorong kelompok pekebun lainnya untuk melengkapi persyaratan agar dapat diusulkan ke pemerintah pusat. “Ke depan masih ada waktu. Mudah-mudahan kelompok pekebun lainnya segera melengkapi dokumen untuk kita usulkan sehingga bisa tercapai target tahun 2026 ini,” tuturnya. Sementara itu, hasil pemantauan Dinas Perkebunan Sumsel bersama pemerintah kabupaten menunjukkan produktivitas kebun hasil peremajaan mulai mendekati standar sesuai umur tanaman. Pada 2025, kebun kelapa sawit berumur empat tahun menghasilkan rata-rata 11,05 ton per hektare per tahun, atau sekitar 92% dari standar produktivitas sebesar 12 ton. Sementara itu, tanaman berumur lima tahun menghasilkan rata-rata 15,35 ton per hektare per tahun, hampir menyamai standar 15,4 ton per hektare per tahun.