JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi memengaruhi sentimen pasar properti di Indonesia. Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) sekaligus praktisi properti Bambang Ekajaya mengatakan, dinamika politik yang terjadi dapat memicu ketidakpastian sehingga membuat investor maupun konsumen menengah atas mengambil sikap wait and see. Terlebih, sektor properti saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan biaya pembangunan hingga melemahnya daya beli masyarakat. "Melihat suasana ini yang ujungnya adalah pembelian aset pasti akan teristilahnya postponed ya, akan ditunda gitu. Itu yang membuat properti yang saat ini juga sudah sulit menjadi agak berat kan," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keberlanjutan kebijakan dan insentif yang diberikan kepada sektor properti. Menurut Bambang, insentif seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diharapkan tetap berjalan untuk membantu menjaga aktivitas pasar properti. Dia juga menyoroti program pembangunan 3 juta rumah yang dinilai masih jauh dari target. Karena itu, komitmen pemerintah dan jajaran kabinet dalam menjalankan kebijakan sektor perumahan perlu tetap dijaga, terutama di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung. Kredit KPR untuk MBR perlu dijaga Selain keberlanjutan insentif, Bambang menilai penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menjadi hal utama yang harus diperhatikan pemerintah. "Mereka inilah masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan perumahan dan sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan khususnya perubahan suku bunga, ini yang harus dijaga," kata Bambang. Bambang juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, serta memastikan kondisi perekonomian tetap terjaga. Menurut dia, stabilitas ekonomi diperlukan agar pelaku usaha dan konsumen tidak semakin terbebani oleh ketidakpastian. Gibran ajukan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan hal ini saat menemui Presiden Prabowo pada pagi hari tadi. "Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sementara itu, anak sulung Presiden ke-7 RI itu tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 27.915.654.176 atau sekitar Rp 27,91 miliar. Berdasarkan dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gibran menyampaikan laporan harta kekayaan periodik tahun 2025 pada 23 Maret 2026. Harta kekayaan Gibran terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas. Aset tanah dan bangunan menjadi salah satu komponen terbesar dalam laporan kekayaan Gibran, dengan nilai mencapai Rp 17,44 miliar.