JAKARTA, investor.id – Penurunan angka pengangguran belum tentu mencerminkan kondisi pasar kerja yang membaik secara menyeluruh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,38 juta orang pada Agustus 2026, turun sekitar 77.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat bersamaan, jumlah setengah pengangguran justru meningkat menjadi 12,84 juta orang. Sejalan dengan penurunan pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,75%, turun dari 4,85% pada Agustus 2025. TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja yang menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lantas, sejauh mana angka tersebut mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya? Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai data BPS cukup andal untuk mengukur pengangguran berdasarkan standar statistik. Meski demikian, angka tersebut perlu dicermati bersama faktor-faktor lain yang turut membentuk kondisi ketenagakerjaan. Salah satunya berkaitan dengan kriteria seseorang yang dikategorikan sebagai penduduk bekerja. Dalam penghitungan BPS, seseorang yang bekerja sedikitnya satu jam dalam seminggu tetap masuk kategori bekerja, meskipun penghasilannya belum tentu mencukupi kebutuhan hidup. “Karena itu, penurunan pengangguran tidak otomatis berarti pasar kerja membaik secara menyeluruh. Data perlu dibaca bersama jumlah jam kerja, pendapatan riil, status kontrak, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan partisipasi angkatan kerja, termasuk perempuan serta kelompok muda,” kata Syafruddin saat dihubungi, baru-baru ini. Menurut Syafruddin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka pengangguran perlu dicermati bersama indikator kualitas pekerjaan. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja dengan jam kerja terbatas. Indikator tersebut tercermin dari kelompok setengah pengangguran, yakni penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jam kerja. BPS mencatat jumlah setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang pada Agustus 2026, meningkat 1,24 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut juga terlihat dari tingkat setengah pengangguran yang mencapai 8,68%, naik dari 7,91% pada Agustus 2025. Selain mencermati jumlah dan jam kerja penduduk yang terserap di pasar kerja, Syafruddin mendorong pemerintah untuk menerbitkan ukuran kualitas pekerjaan secara konsisten berdasarkan sektor dan daerah. Pemerintah juga perlu memperkuat keterhubungan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dengan data administrasi agar gambaran kondisi ketenagakerjaan tidak hanya bertumpu pada jumlah penduduk yang bekerja. “Ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar berapa banyak orang bekerja, melainkan apakah pekerjaan tersebut memungkinkan kehidupan yang lebih layak,” imbuhnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Tri Astuti, menilai penciptaan lapangan kerja ke depan perlu lebih diarahkan ke sektor formal. Pasalnya, jumlah pekerja informal saat ini masih lebih besar dibandingkan pekerja formal, dengan proporsi mendekati 60% dari total penduduk bekerja. Menurut Esther, pekerjaan di sektor formal umumnya memberikan kesejahteraan dan kepastian masa depan yang lebih baik bagi pekerja. Selain itu, keberadaan pekerja formal juga memberikan manfaat bagi negara melalui penerimaan pajak. “Penciptaan lapangan pekerjaan seharusnya diarahkan untuk sektor formal. Bukan seperti sekarang ini lebih banyak sektor informal. Bagaimana pun juga kesejahteraan dan kepastian masa depan lebih baik jika mereka bekerja di sektor formal,” kata Esther. Dengan demikian, tantangan ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya terletak pada penurunan jumlah pengangguran, tetapi juga pada upaya menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas dan memberikan kepastian bagi pekerja. Penurunan TPT perlu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja formal, kecukupan jam kerja, pendapatan, serta perlindungan sosial agar perbaikan statistik benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat di lapangan.