JAKARTA, investor.id – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia turun menjadi 4,75% pada Agustus 2026. Namun, di tengah perbaikan tersebut, proporsi pekerja informal justru meningkat menjadi 57,93% dari 57,80% pada Agustus 2025. Pemerintah menilai kondisi ini mencerminkan pergeseran struktur ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang turut mengubah kebutuhan pasar tenaga kerja. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan bahwa daya beli masyarakat sejatinya tidak melemah, melainkan mengalami pergeseran seiring transformasi perekonomian. Perubahan pola konsumsi rumah tangga tersebut turut memengaruhi aktivitas dunia usaha dan dinamika ketenagakerjaan. “Rupanya memang terjadi pergeseran konsumsi dan pergeseran pola belanja dari rumah tangga. Ini perlu dipahami oleh para pelaku usaha, dan kemudian mereka juga harus bertransformasi,” ungkap Dradjad pada Jumat (6/11/2026). Menurut Dradjad, perubahan pola konsumsi turut memengaruhi perkembangan berbagai sektor usaha. Sejumlah industri tradisional, seperti tekstil, produk tekstil, dan alas kaki, menghadapi tekanan. Sebaliknya, sektor telekomunikasi, transportasi, serta hotel dan restoran mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi. Pergeseran tersebut menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang perlu diantisipasi pemerintah dan pelaku usaha. Meski demikian, aktivitas industri pengolahan nasional secara keseluruhan masih menunjukkan kinerja ekspansif. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2026 yang mencapai 53,77, meningkat dibandingkan September 2026 sebesar 51,93. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sejumlah subsektor menghadapi tekanan, aktivitas industri pengolahan secara keseluruhan masih berada dalam fase ekspansi. Karena itu, penguatan sektor industri tetap menjadi bagian penting untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Di sisi lain, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35% penduduk Indonesia dan berkontribusi terhadap 81,49% konsumsi rumah tangga. Besarnya kontribusi kelompok tersebut terhadap konsumsi nasional membuat keberlanjutan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka menjadi perhatian penting pemerintah, terutama di tengah perubahan struktur lapangan kerja. “Dari 2024 itu, sekarang juga turun ya kelas menengah. Ini memang menjadi PR kita, bagaimana menyediakan pekerjaan yang layak bagi mereka. Tapi juga ada PR dari sisi pencatatan statistik karena sebagian dari yang bergeser tadi itu bekerjanya lebih ke pekerjaan yang bukan formal,” imbuh Dradjad. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, meskipun TPT Indonesia melandai menjadi 4,75% pada Agustus 2026, proporsi pekerja informal justru meningkat menjadi 57,93% dari 57,80% pada Agustus 2025. Artinya, hampir enam dari setiap 10 pekerja di Indonesia menggantungkan penghidupan pada sektor informal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menjadikan penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai salah satu prioritas. Dalam dua tahun pemerintahan, realisasi investasi mencapai Rp 3.923,2 triliun dan menyerap sekitar 5,49 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 51,8% penyerapan tenaga kerja berada di luar Pulau Jawa. Investasi dan hilirisasi diharapkan terus memperkuat basis industri, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta membuka kesempatan kerja di berbagai daerah. Lebih lanjut, Dradjad menekankan bahwa perubahan struktur ekonomi perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar masyarakat mampu mengakses peluang kerja yang terus berkembang. Untuk itu, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dan pendidikan vokasi hingga 300.000 peserta pada 2027. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta yang akan diperluas ke seluruh sektor pada 2027. Selain itu, pemerintah menyiapkan diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Berbagai kebijakan tersebut diharapkan membantu masyarakat menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja sekaligus menjaga daya beli rumah tangga. Selain industri dan hilirisasi, sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi sumber penciptaan lapangan kerja formal baru. Namun, pengembangannya perlu didukung peningkatan keterampilan, inovasi, serta penciptaan produk wisata yang memiliki daya tarik dan karakter tersendiri. Pengalaman sejumlah destinasi yang dikembangkan melalui desain kreatif, pengemasan produk, dan promosi menunjukkan bahwa daya tarik pariwisata tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga kemampuan menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Penguatan sektor ini juga berpotensi membuka peluang kerja bagi tenaga kerja dan pelaku ekonomi kreatif. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital, kecerdasan artifisial (AI), dan pusat data perlu dipandang sebagai bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi ke depan. Dradjad menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menangkap peluang tersebut, termasuk memperhatikan kebutuhan energi dan air serta menyiapkan solusi teknologi agar pengembangannya tidak mengganggu kebutuhan masyarakat. Pengembangan pusat data dan ekosistem digital di berbagai wilayah juga diharapkan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru, meningkatkan kebutuhan tenaga profesional, serta memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Dengan demikian, transformasi ekonomi perlu direspons melalui sinergi kebijakan yang mendorong investasi, memperkuat hilirisasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mengembangkan sektor potensial seperti pariwisata dan ekonomi digital. Pemerintah juga terus mendorong pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi. Upaya tersebut diharapkan memperkuat daya saing perekonomian sekaligus memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan bekerja, meningkatkan pendapatan, dan naik kelas.