Bisnis.com, PALEMBANG — Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Sumatra Selatan (Sumsel) mencapai Rp8,08 triliun hingga 9 November 2026. Jumlah tersebut setara dengan 91,04% dari total kuota KUR Sumsel tahun ini yang mencapai Rp8,88 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra mengatakan masih terdapat sekitar Rp800 miliar alokasi KUR yang perlu disalurkan hingga akhir tahun. Pemerintah daerah pun mendorong perbankan untuk mengoptimalkan sisa kuota tersebut. "Sumsel ini setiap tahun mendapat kuota untuk KUR. Tahun 2026, kuota KUR untuk Sumsel sebesar Rp8,88 triliun. Hingga saat ini, setelah dikonfirmasi ke Kakanwil DJPb dan perbankan, capaian dari target itu telah tersalurkan Rp8,08 triliun atau 91,04%," ujarnya seusai rapat monitoring penyerapan KUR di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (10/11/2026). Edward mengatakan pemerintah optimistis seluruh alokasi KUR dapat tersalurkan hingga akhir 2026. Terlebih, berdasarkan hasil koordinasi dengan perbankan tidak ada kendala yang menghambat penyaluran. Dia menambahkan, sejumlah perbankan bahkan telah menyalurkan KUR melampaui kuota yang dialokasikan untuk Sumsel. Hal itu dimungkinkan karena perbankan turut memperoleh dan menyalurkan alokasi KUR dari provinsi lain. Dari sisi penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi perbankan dengan realisasi KUR terbesar di Sumsel. Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Nana Riana menyampaikan bahwa penyaluran KUR di Sumsel masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi mencapai 61,44% dari total realisasi. Dari sisi penerima manfaat, jumlah debitur KUR di Sumsel tercatat sebanyak 101.083 debitur. Nana menjelaskan, berdasarkan skema pembiayaan, penyaluran KUR didominasi skema mikro sebesar Rp5,3 triliun dan KUR kecil sebesar Rp2,7 triliun. Sementara sisanya disalurkan melalui skema mikro dan skema lainnya. "Secara wilayah, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah dengan penyerapan KUR terbesar, diikuti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang," pungkasnya. Sebelumnya, penyaluran KUR di Sumsel sempat menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai realisasi KUR di Sumsel yang saat itu berada di kisaran Rp7 triliun atau sekitar 2,5% dari alokasi nasional masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain. Kondisi itu juga dipandang menjadi anomali karena daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah nasional harusnya membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar untuk menggerakkan aktivitas usaha.