SUKABUMI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp 39 miliar per tahun untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan warga tidak mampu melalui program Universal Health Coverage (UHC). Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Agus Samsul, mengatakan beban anggaran tersebut meningkat setelah bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar lebih dari Rp 15 miliar per tahun tidak lagi dikucurkan. Agus menegaskan, program UHC harus tetap dipertahankan agar masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan. "Kita tetap masih mengalokasikan anggaran untuk BPJS UHC itu harus dipertahankan. Saya sebagai anggota komisi III dari Fraksi PKB tetap bersuara UHC itu harus dipertahankan, (meski) anggara per tahun itu kurang lebih Rp 39 Miliar per tahunnya," kata Agus saat diwawancarai Kompas.com di Hotel Taman Sari, Selasa (10/11/2026). Menurut Agus, sebelumnya Pemkot Sukabumi mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi lebih dari Rp 15 miliar setiap tahun untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat tidak mampu. "Kalau ada bantuan dari provinsi itu sebesar Rp.15M lebih (setiap tahunnya). Baiknya sih pemerintah provinsi, kalau ada anggarannya kucurkan lagi lah," tutur Agus. Bantuan Provinsi Diduga Terdampak Efisiensi Anggaran Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan bantuan tersebut. Namun, dia menduga kebijakan itu berkaitan dengan efisiensi anggaran dan pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. "Saya juga kurang tahu persis ya (alasan pencabutan Rp15 miliar oleh Pemprov), efisiensi mungkin ya, mungkin efek dari pengurangan TKD juga dari pusat. Karena Pak Gubernur juga fokus ke infrastruktur, jadi ke daerah-daerah untuk PBI itu di-stop, gitu. Mungkin ya," terang Agus. Dia berharap pemerintah provinsi kembali mengalokasikan bantuan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan warga tidak mampu di Kota Sukabumi jika kondisi anggaran memungkinkan. Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur Agus juga menilai penghentian bantuan provinsi tersebut berdampak pada kemampuan Pemkot Sukabumi membiayai pembangunan dan perawatan infrastruktur. Menurut dia, apabila bantuan lebih dari Rp 15 miliar tetap dikucurkan, anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. "Dampaknya besar juga, kalau ada dari bantuan dari provinsi sebesar 15M lebih itu, kita mungkin bisa membangun infrastruktur, bisa dialihkan infrastruktur, gitu kan. Jadi kebutuhan di wilayah, perbaikan jalan-jalan pun tidak akan susah, juga nggak ada wacana pinjam-pinjam (keuangan lagi)," tegas Agus.