PADANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran Rp 65 miliar pada 2026 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat. Anggaran tersebut disiapkan untuk memperluas akses layanan kesehatan dan memastikan warga tetap bisa mendapatkan pelayanan medis meski terkendala kemampuan ekonomi. "Fokus utama Pemkot Padang adalah memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas maupun pembiayaan," kata Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dikutip dari Antara, Rabu (11/11/2026). Maigus menyampaikan hal itu dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 bertema "Sehat Untuk Semua" di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center Padang. Menurut dia, anggaran Rp 65 miliar untuk BPJS Kesehatan gratis merupakan bagian dari total Rp 400 miliar anggaran sektor kesehatan yang disiapkan Pemkot Padang pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari program Padang Melayani yang ditujukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya. Melalui program itu, warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan tetapi memiliki tunggakan iuran juga dapat memperoleh jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkot Padang, kata Maigus, ingin memastikan persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis. Selain menyediakan BPJS Kesehatan gratis, pemerintah kota juga mengembangkan layanan dokter warga serta memperkuat pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Maigus juga meminta Dinas Kesehatan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dinilai perlu berjalan beriringan dengan kesadaran warga untuk menjaga kesehatan. "Pengobatan memang penting, tetapi pencegahan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu dibiasakan menerapkan pola hidup sehat agar risiko penyakit dapat dikurangi," ujarnya. Dinilai bisa jadi contoh daerah lain Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Barat Fionaliza mengapresiasi kebijakan Pemkot Padang dalam memperluas akses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). "Langkah Pemkot Padang ini sangat positif karena masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan tanpa harus terbebani persoalan biaya. Hal ini penting untuk memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang layak," kata Fionaliza. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh warga dapat mengakses layanan medis secara merata dan berkualitas tanpa mengalami kesulitan biaya. Program tersebut didukung melalui integrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Menurut Fionaliza, kebijakan yang diterapkan Pemkot Padang dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menilai peringatan HKN ke-62 juga menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.