JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menetapkan alokasi kouta pupuk bersubsidi di tahun 2027 akan sama seperti 2026. "Pupuk untuk tahun 2027, Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton dan dari perikanan 300.000 ton. Jadi, totalnya 9,85 juta ton," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat konferensi pers di kantornya Jakarta, Rabu (11/11/2026). Namun, untuk penetapan anggaran pupuk bersubsidi tahun depan melihat situasi dunia, mengingat konflik geopolitik masih terjadi. "Kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi, kalau bergejolak dan bertambah (parah), mungkin juga bisa naik. Jadi, harga nanti melihat perkembangan keadaan," sambung dia. Namun, di balik itu semua, Menteri yang akrab disapa Zulhas mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengelola harga pupuk. Di mana Amran disebut berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Penurunan itu disebabkan karena Amran merubah mekanisme pengadaan atau pembayaran pupuk yang dapat menekan biaya produksi, sehingga harganya dapat diturunkan hingga 20 persen. Dulu pengadaan pupuk menggunakan sistem cost plus, di mana pengelola atau produsen pupuk bekerja terlebih dahulu, kemudian biaya produksinya dibayarkan belakangan oleh pemerintah. Zulhas menyoroti bahwa sistem ini memberikan ruang keuntungan sekitar 10 persen dari biaya yang dikeluarkan. Artinya, semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh pengelola. Namun, Amran merubah sistem pengadaan tersebut dengan mark to market. Sistem baru ini, pengadaan atau pembelian dilakukan dengan mengacu pada harga pasar. "Mark to market ya. Kan uangnya sudah ada. Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20 persen hal luar biasa," jelas Zulhas. Kementerian Pertanian (Kementan) juga tengah membangun pabrik pupuk di Sumatera Selatan yang ditargetkan rampung pada Januari 2027.