Pemerintah menaikkan plafon kredit bersubsidi menjadi Rp 394 triliun pada 2027, dari Rp 337 triliun pada 2026. Peningkatan alokasi ini diarahkan untuk memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, industri padat karya, hingga perumahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi terbesar berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun. Selain itu, pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp 1,4 triliun dan Kredit Investasi (KI) untuk produksi industri padat karya sebesar Rp 600 miliar. Pemerintah juga mengalokasikan kredit perumahan sebesar Rp 30 triliun serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp 30 triliun. "Untuk perumahan Rp 30 triliun dan dapat ditingkatkan nanti di semester II 2027," ujar Airlangga kepada awak media, Rabu (11/11/2026). Selain memperluas pembiayaan, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus untuk menjaga kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kredit. Salah satunya melalui restrukturisasi pinjaman bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan opsi restrukturisasi kredit dengan jangka waktu hingga tiga tahun. Langkah ini diharapkan memberi ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usaha dan kemampuan membayar pinjaman. Pemerintah turut memberikan insentif bunga KUR bagi debitur di NTT. Suku bunga atau margin KUR ditetapkan sebesar 0% pada 2027 dan 3% pada 2028. Di sisi lain, perluasan akses pembiayaan tersebut akan diikuti upaya membuka pasar bagi produk UMKM. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan, Kementerian Perdagangan siap mendukung program pemerintah melalui perluasan akses pasar, baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan tambahan plafon kredit dan insentif bunga, pemerintah berharap kapasitas pembiayaan UMKM meningkat dan pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan bisnis serta memperluas pasar.