JAKARTA. Pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk rencana perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima estimasi kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut yang mencapai sekitar Rp 5 triliun. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final terkait anggaran stimulus. Kemenkeu masih melakukan penghitungan lebih lanjut, termasuk memperhitungkan potensi penerimaan pajak yang tidak diterima negara akibat pemberian insentif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti mengatakan, penghitungan kebutuhan anggaran tersebut telah diterima Kemenkeu berdasarkan pembahasan dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Kementerian Keuangan telah menerima penghitungan kebutuhan anggaran berdasarkan pembahasan dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 5 triliun," ujar Inge kepada KONTAN, Senin (9/11). Meski demikian, Inge menjelaskan, estimasi Rp 5 triliun tersebut merupakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan stimulus. Angka itu belum mencerminkan potensi penerimaan pajak yang tidak masuk ke kas negara akibat pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP. "Saat ini, penghitungan lebih lanjut masih dilakukan dengan menggunakan data DJP serta mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran," katanya. Di sisi lain, pembahasan kebijakan perpanjangan PPh Pasal 21 DTP di lingkungan Kemenkeu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF). Adapun pemerintah sebelumnya merencanakan perpanjangan fasilitas PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak Januari hingga Desember 2027. Insentif tersebut direncanakan menyasar pekerja di seluruh sektor dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp 10 juta per bulan. Inge menegaskan, fasilitas PPh Pasal 21 DTP merupakan stimulus yang bersifat sementara. Dengan demikian, cakupan penerima maupun jangka waktu pemberiannya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kapasitas fiskal pemerintah.