JAKARTA. Pemerintah membuka peluang penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persetujuan penambahan kuota telah diberikan, tetapi pemerintah masih menghitung besaran volume tambahan yang akan dialokasikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyepakati rencana penambahan kuota Pertalite. Meski begitu, angka final tambahan volume BBM bersubsidi tersebut belum ditetapkan. "Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026). Airlangga belum memerinci besaran tambahan kuota yang akan diberikan. Pemerintah masih melakukan perhitungan untuk memastikan kebutuhan tambahan sebelum menentukan volume final. Dari sisi anggaran, Airlangga memastikan pemerintah masih memiliki ruang pendanaan untuk mendukung kebijakan penambahan kuota Pertalite tersebut. "Anggaran masih ada di pemerintah," kata Airlangga. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan pembayaran kompensasi energi mencapai Rp 376,8 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut meningkat 54,1% secara tahunan atau year on year (YoY). Realisasi tersebut setara dengan 84,3% dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, lonjakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tidak terlepas dari perubahan mekanisme pembayaran yang dilakukan setiap bulan sejak 2026. Kebijakan tersebut menyebabkan pembayaran kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan pemerintah, terutama PT Pertamina dan PT PLN, menjadi lebih besar. "Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan Rp 244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp 376,8 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026). Secara rinci, realisasi belanja subsidi mencapai Rp 222,5 triliun. Sementara itu, pembayaran kompensasi energi tercatat sebesar Rp 154,4 triliun. Suahasil menjelaskan, pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan arus kas badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah. Dengan demikian, perusahaan dapat terus menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan badan usaha pelaksana penugasan pemerintah menjadi penting. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara. Di sisi lain, peningkatan realisasi belanja subsidi juga sejalan dengan bertambahnya pemanfaatan sejumlah komoditas bersubsidi oleh masyarakat. Hingga akhir September 2026, realisasi penyaluran subsidi BBM tercatat mencapai 13,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.