Pemerintah mendorong penguatan keamanan siber nasional untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komputasi kuantum yang berpotensi mengancam sistem perlindungan data digital. Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital Indonesia dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI). Perkembangan ekonomi digital membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari peningkatan transaksi elektronik hingga pembangunan infrastruktur pusat data. Namun, di balik peluang tersebut, muncul tantangan untuk memastikan keamanan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon mengatakan kesiapan menghadapi era komputasi kuantum perlu menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan siber Indonesia. "Mewakili Bapak Menko Perekonomian, saya menyambut baik Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography sebagai momentum strategis untuk memperkuat ketahanan keamanan siber nasional, sekaligus mempersiapkan Indonesia memanfaatkan ruang ekonomi dan inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi kuantum," ujar Ali dalam Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography bertema Strategizing Indonesia's Digital Defense in the Quantum Era di Jakarta, Kamis (15/10). Ali menyebut besarnya potensi ekonomi digital Indonesia tercermin dari nilai gross merchandise value (GMV) yang mendekati US$100 miliar pada 2025. Nilai tersebut tumbuh 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan diproyeksikan mencapai US$340 miliar pada 2030. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada kuartal III 2025, atau tumbuh 38,08 persen secara tahunan. Besarnya aktivitas tersebut membuat perlindungan sistem digital semakin penting. Gangguan keamanan siber berisiko mengancam kerahasiaan data, kepercayaan pengguna, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang bergantung pada layanan digital. Pemerintah terus mendorong pengembangan AI melalui kolaborasi internasional, termasuk dengan Amerika Serikat dan China. Penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) direncanakan berlangsung pada November mendatang. Kesepakatan itu diharapkan memperkuat konektivitas ekonomi digital ASEAN dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi digital kawasan dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun. Perkembangan komputasi kuantum menghadirkan tantangan bagi sistem kriptografi yang selama ini digunakan untuk melindungi data. Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), yakni pengumpulan data terenkripsi sekarang untuk kemudian berupaya membukanya saat teknologi sudah mampu melakukannya. Salah satu pendekatan yang didorong adalah Post-Quantum Cryptography (PQC), metode kriptografi yang dirancang untuk menghadapi ancaman komputer kuantum. Penerapan PQC tidak cukup dengan mengganti algoritma enkripsi. Pemerintah dan industri juga perlu memetakan sistem serta data yang harus dilindungi, menyiapkan sumber daya manusia, dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Ali menekankan perlunya kemandirian teknologi nasional. Kerja sama internasional dibutuhkan untuk mempercepat penguasaan teknologi, tetapi Indonesia juga perlu mengembangkan kemampuan sendiri. Penguatan keamanan siber menjadi bagian dari Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.