Pemerintah Minta Serikat Pekerja Kawal Implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Pemerintah mengajak seluruh elemen serikat pekerja dan serikat buruh untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi peran serikat pekerja dalam mengawal proses lahirnya undang-undang tersebut dan berharap kolaborasi berlanjut dalam pelaksanaannya di lapangan. UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Pembentukannya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil klaster ketenagakerjaan. Yassierli menyebut pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, produktif, dan berkelanjutan masih membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Ketenagakerjaan berharap komunikasi berkesinambungan antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dapat menjaga hubungan industrial yang harmonis dan mendukung perlindungan pekerja serta kemajuan ekonomi.