JAKARTA. Hilirisasi bijih bauksit menjadi aluminium yang gencar didorong pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan cadangan tersedia bauksit di Indonesia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, pemerintah berharap pengembangan industri pengolahan bauksit tidak berhenti pada produksi alumina, tetapi pelaku usaha dapat mengembangkan industri hilir hingga menghasilkan produk aluminium. Analis komoditas dan Founder Traderindo, Wahyu Laksono menyoroti sisi ketersediaan cadangan terbukti bauksit di dalam negeri. Ia menggambarkan, pengolahan alumina ke aluminium membutuhkan sekitar 2 ton alumina untuk menghasilkan 1 ton aluminium murni. Sementara itu, pengolahan bijih bauksit ke alumina butuh sekitar 3,5 juta hingga 4 ton bijih bauksit mentah untuk menghasilkan 1 ton alumina. Ia mengilustrasikan, ekspansi kapasitas smelter aluminium sebesar 2,2 juta ton per tahun pada 2027, maka diperlukan sekitar 4,4 juta ton alumina per tahun khusus untuk mengumpani pemurnian aluminium tersebut. Dengan begitu, kata Wahyu, diperlukan bijih bauksit mentah sebesar 15,4 juta ton hingga 17,6 juta ton per tahun. Jika menghitung total kapasitas pengolahan alumina domestik yang juga diproyeksikan terus tumbuh hingga puluhan juta ton, Wahyu mencermati, total penyedotan bijih bauksit Indonesia diproyeksikan melonjak ke kisaran 50 hingga 65 juta ton per tahun menuju dekade berikutnya. Saat ini, berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan terbukti atau proven reserves bauksit Indonesia mencapai 1 miliar hingga 1,1 miliar ton, sementara total sumber daya (resources) tercatat sekitar 3 miliar ton. "Jika seluruh rencana perluasan alumina dan aluminium beroperasi penuh dan menyerap sekitar 65 juta ton bijih bauksit per tahun, cadangan terbukti sebesar 1 miliar ton akan terkuras habis dalam waktu sekitar 15 tahun," ungkap Wahyu kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, cadangan terbukti bauksit Indonesia diproyeksikan hanya mampu bertahan sekitar 14 hingga 16 tahun dari sekarang, atau kurang lebih hingga tahun 2040–2042. Karena itu, untuk menggenjot produksi, Wahyu meminta pemerintah memberikan insentif bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bauksit untuk melakukan pemetaan serta pemboran eksplorasi tahap lanjut. "Hal ini guna mengonversi potensi sumber daya 3 miliar ton menjadi cadangan terbukti baru sebelum cadangan saat ini habis," lanjutnya. Selain itu, Wahyu juga menyorot penegakan Harga Patokan Mineral (HPM) yang adil. Menurutnya, kepatuhan skema HPM bauksit perlu dijamin agar penambang lokal mendapatkan nilai keekonomian yang wajar. "Terutama untuk mendanai kegiatan eksplorasi dan reklamasi pasca tambang, serta mencegah praktik penurunan harga sengaja (predatory pricing) oleh pengelola smelter," katanya.