JAKARTA. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menyarankan pemerintah menyediakan opsi tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite saat menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada akhir tahun ini. Sebagai informasi, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas memastikan kuota Pertalite masih mencukupi dengan kuota awal yang ditetapkan yakni 29,26 juta kiloliter (kl). Namun, ada penambahan kuota untuk BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar atau solar subsidi sebesar 7,8% dari alokasi awal, yakni 18,64 juta kl menjadi 20,27 juta kl. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, Muhammad Kholid Syeirazi mengemukakan, penambahan kuota Solar subsidi adalah langkah antisipatif yang diperlukan. Sebab, realisasi penyaluran hingga Oktober telah melampaui proporsi normal tahun berjalan. "Ini menunjukkan adanya tekanan permintaan, terutama akibat peralihan konsumsi dari Solar non-subsidi ke Solar subsidi," katanya kepada Kontan, Rabu (11/11/2026). Sementara itu, ia menyebut realisasi penyaluran Pertalite masih relatif sesuai dengan proporsi tahun berjalan, sehingga berpotensi mencukupi hingga akhir tahun. Namun demikian, ia mengingatkan ruang antisipasi kecukupan stok Pertalite semakin terbatas akibat pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite, terutama menjelang Nataru. "Menjelang Nataru, pemerintah perlu menyiapkan skenario tambahan kuota apabila realisasi melampaui prognosa," imbuh Kholid. Menurutnya, penambahan tersebut tidak harus dilakukan secara otomatis, tapi berdasarkan evaluasi konsumsi harian, stok, dan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain penambahan kuota BBM bersubsidi, Kholid memandang pemerintah perlu memerhatikan tiga hal agar ketersediaan dan penyaluran BBM memadai hingga akhir tahun. Pertama, Kholid menilai pemerintah dapat memperkuat ketahanan pasokan melalui percepatan pengadaan, kesiapan stok terminal dan SPBU, serta fleksibilitas redistribusi kuota antar wilayah. Kedua, memperketat pengawasan agar BBM subsidi benar-benar dinikmati kelompok yang berhak. "Kelebihan penyaluran Solar di 30 provinsi perlu diaudit, terutama untuk menindak penyalahgunaan oleh sektor industri, pertambangan, maupun perkebunan," tegasnya. Ketiga, Kholid memandang pemerintah perlu mengendalikan beban fiskal. Disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi yang terlalu lebar telah mendorong migrasi konsumsi hingga meningkatkan beban subsidi maupun kompensasi energi. Kecukupan pasokan memang harus dijaga, tetapi, lanjutnya, pengendalian konsumsi dan ketepatan sasaran juga harus diperkuat. "Penambahan kuota sebaiknya menjadi instrumen antisipasi, bukan pengganti perbaikan tata kelola subsidi," tegas Kholid.