JAKARTA, investor.id - Pemerintah menetapkan target Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2027. Pelaksanaan program ini dinilai mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong pengembangan sektor perumahan di Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, realisasi penyaluran KPP sudah mencapai Rp 29,5 triliun per 10 November 2026. Angka ini terbagi dalam KPP untuk supply sebesar Rp 10,1 triliun (34,3%) dan demand sebesar Rp 19,4 triliun (65,6%). Bila dirinci untuk sisi supply terbagi dalam pengembang perumahan sebesar Rp 5,8 triliun, pedagang bahan bangunan sebesar Rp 3,1 triliun, dan penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan dari sisi demand sebesar Rp 19,4 triliun terbagi dalam renovasi rumah sebesar Rp 14,2 triliun, pembelian rumah sebesar Rp 3,1 triliun; pembagian rumah guna mendukung kegiatan usaha sebesar Rp 2 triliun. “Per tanggal 10 November 2026 ini untuk sektor supply Rp 10,1 triliun dan demand sebesar Rp 19,1 triliun,” tutur Maruarar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (11/11/2026). Pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah. Kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang sudah berkontribusi Rp 13,5 triliun dalam program KPP. Tiga anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Tabungan Negara dengan kontribusi Rp 6,5 triliun; Bank Negara Indonesia senilai Rp 2,6 triliun; dan Bank Mandiri sebesar Rp 2,4 triliun. Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 triliun. “Artinya kebijakan ini menurut kami sangat pro-rakyat ya, seperti arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Jangan UMKM itu dikasih bunganya tinggi sementara pengusaha-pengusaha besar dikasih bunganya rendah,” tutur dia.