JAKARTA, investor.id – Pemerintah menetapkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 0% pada 2027 bagi debitur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Keringanan tersebut akan dilanjutkan pada 2028 dengan bunga sebesar 3% untuk membantu pemulihan usaha masyarakat pascabencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Selain memberikan keringanan bunga, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan restrukturisasi kredit agar debitur dapat menyesuaikan kewajiban pembayaran sesuai kondisi keuangannya. “Kemudian tadi kita bahas juga relaksasi untuk kredit pasca gempa di NTT, di mana relaksasinya adalah direstrukturisasi. Untuk tahun ini restrukturisasi, dan OJK juga menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam 3 tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0% di tahun 2027 dan 3% di tahun 2028,” kata Airlangga seusai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026). Dengan kebijakan tersebut, debitur KUR yang terdampak bencana gempa NTT yang memenuhi ketentuan tidak dikenakan bunga selama 2027. Pada tahun berikutnya, bunga ditetapkan sebesar 3%. Keringanan ini ditujukan untuk mengurangi beban pembiayaan masyarakat yang kegiatan usahanya terganggu akibat bencana. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki menyatakan pihaknya mendukung pemulihan ekonomi NTT melalui kebijakan restrukturisasi kredit. Relaksasi tersebut diberikan kepada debitur terdampak gempa di delapan kabupaten, dengan masa berlaku kebijakan hingga tiga tahun. “Yang kedua, terkait dengan tadi untuk kredit tadi Pak Menko sampaikan untuk di daerah bencana yang terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak bencana sampai dengan 3 tahun. Itu di 8 kabupaten di NTT,” ujar Kiki. Delapan wilayah yang mendapat perlakuan khusus tersebut meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka. Kebijakan ini mencakup debitur yang terdampak gempa bumi di wilayah tersebut. OJK sebelumnya telah menetapkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak gempa NTT pada 28 September 2026, yang berlaku selama tiga tahun. Aturan tersebut memungkinkan kredit yang direstrukturisasi tetap dinilai lancar serta memberikan kemudahan penilaian kualitas kredit untuk pembiayaan dengan plafon hingga Rp10 miliar. Restrukturisasi merupakan penyesuaian ketentuan kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar cicilan. Bentuknya dapat berupa perubahan jadwal pembayaran atau perpanjangan jangka waktu kredit sesuai penilaian lembaga keuangan. Namun, restrukturisasi tidak otomatis menghapus sisa pinjaman yang masih menjadi kewajiban debitur. Melalui pembebasan bunga KUR pada 2027 dan restrukturisasi kredit, pemerintah berupaya meringankan kewajiban pembayaran debitur terdampak bencana. Kebijakan tersebut diharapkan membantu masyarakat memulihkan usaha, mempertahankan kegiatan ekonomi, dan melanjutkan pembayaran kredit sesuai kemampuan keuangan mereka.