JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan pembiayaan sektor perumahan sebesar Rp 30 triliun pada 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaku usaha dalam ekosistem perumahan sekaligus membantu masyarakat melakukan renovasi, membeli, dan membangun rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembiayaan tersebut terbagi untuk dua sisi, yakni pasokan (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi pasokan, pemerintah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk pengembang perumahan, Rp 3 triliun bagi pedagang bahan bangunan, serta Rp 1 triliun untuk penyedia jasa konstruksi. "Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 Triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 Triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 Triliun. Totalnya Rp 10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan," ujar Maruarar usai Ratas bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada, Rabu (11/11/2026). Sementara itu, dari sisi permintaan, pembiayaan diarahkan untuk renovasi sekitar 95.000 rumah, pembelian 11.000 rumah, dan pembangunan 10.000 rumah. Dengan demikian, sasaran pembiayaan untuk masyarakat mencapai sekitar 117.000 rumah dengan nilai sekitar Rp 19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan, totalnya mencapai Rp30 triliun. "Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp 30 triliun," kata Maruarar. Maruarar mengatakan, pembiayaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai usaha perumahan. Berdasarkan data Maruarar menyebut BRI mencatatkan penyaluran terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun. Dari sisi wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 triliun. Maruarar menyebutkan, realisasi pembelian rumah subsidi pada 2025 mencapai sekitar 278.000 unit. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah program rumah subsidi dan melampaui rekor sebelumnya pada 2023 yang mencapai sekitar 228.000 unit. Sebelumnya, rencana pembiayaan perumahan tersebut menjadi bagian dari target program kredit pemerintah pada 2027 yang mencapai Rp 394,2 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target tersebut terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun, Kredit Usaha Pertanian Rp 1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya Rp 600 miliar, Kredit Perumahan Rp 30 triliun, serta Kredit Program Perempuan Sejahtera Rp 30 triliun. Target KUR pada 2027 meningkat dibandingkan target tahun ini yang sebesar Rp 295 triliun. Pemerintah juga mendorong perluasan pemanfaatan kredit untuk sejumlah sektor, termasuk pembiayaan bagi nelayan dan kepemilikan kekayaan intelektual.