Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha rokok elektronik menyayangkan adanya mispersepsi yang menyamaratakan produk vape legal dengan penyalahgunaan narkotika. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan perlunya membedakan kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan dengan penyalahgunaan vape untuk narkotika, agar dampaknya tidak meluas terhadap pelaku usaha, tenaga kerja, investasi, hingga penerimaan negara. “Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya,” kata Budiyanto dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026). Dia menambahkan pelaku usaha rokok elektronik berharap keberlangsungan ekosistem vape legal tetap menjadi perhatian di tengah perkembangan terbaru terkait pengaturan vape di Indonesia. Menurutnya, dampak terhadap industri legal akan meluas dan memiliki implikasi serius pada keberlangsungan tenaga kerja yang terserap di dalamnya. “Dalam jangka menengah, kekeliruan menyamaratakan vape legal dengan vape ilegal dapat menciptakan ketidakpastian dan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” ujarnya. Dia menilai dampaknya bakal menjangkau aspek yang lebih luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara, hingga investasi. “Jika mispersepsi tersebut meluas, dampaknya dapat menjangkau investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara,” ujarnya. Budiyanto menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan semestinya tidak dilihat dari seberapa luas pembatasan diterapkan, tetapi dari keberhasilannya mencegah penyalahgunaan, melindungi masyarakat, serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika. Di saat yang sama, penataan dan peraturan yang menaungi industri vape legal diharapkan tetap dilakukan secara proporsional sehingga upaya pemberantasan narkotika tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Pihaknya juga siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberantas narkotika. “Posisi APVI jelas yakni tegas terhadap narkotika, ketat dalam perlindungan anak, dan kebijakan harus proporsional terhadap industri legal,” katanya. Kekhawatiran tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kepastian bagi pelaku usaha legal, terutama mengingat industri vape telah berkembang menjadi ekosistem yang melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja di berbagai daerah. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape adalah haram. Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan pada Jumat (6/11/2026). Dalam keputusannya, MUI menyatakan larangan ini didasarkan karena vape membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah peredaran narkoba.