Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal dan kelompok pekerja rentan agar pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia diikuti peningkatan kesejahteraan. Penguatan jaminan sosial, bantuan subsidi upah, serta kepastian pendapatan menjadi sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan perlu menjangkau seluruh kelompok pekerja, tidak hanya mereka yang berada dalam hubungan kerja formal. Sebab, lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di sektor informal dan sebagian di antaranya belum memperoleh perlindungan sosial maupun pendapatan yang memadai. Menurut Timboel, pemerintah memiliki peluang memperkuat perlindungan tersebut melalui pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. Salah satu bentuk perlindungan yang perlu dipastikan adalah kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). "Kami mendesak pemerintah untuk mematuhi undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yaitu melindungi pekerja rentan minimal di jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian," kata Timboel, Selasa (10/11/2026) Dia mengusulkan pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembiayaan jaminan sosial pekerja rentan. Pemerintah pusat dapat membiayai JKK dan JKM, sedangkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota berbagi pembiayaan Jaminan Hari Tua (JHT). Dengan skema tersebut, pekerja rentan seperti nelayan, petani, pemulung, pedagang asongan, dan marbot masjid berpeluang memperoleh perlindungan yang lebih menyeluruh. Mereka tidak hanya terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga memiliki tabungan untuk menghadapi masa tua. Timboel menilai, perluasan JHT penting mengingat masih terbatasnya jumlah penduduk lanjut usia yang memiliki tabungan. Dia mengacu pada data yang disebutnya berasal dari Bank Dunia pada 2025, yang menunjukkan hanya sekitar 9% penduduk lanjut usia memiliki tabungan. Selain jaminan sosial, pemerintah juga perlu memperluas sasaran bantuan subsidi upah (BSU). Selama ini, bantuan tersebut dinilai masih berfokus pada pekerja formal yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek daring, pekerja rumah tangga, dan penjaga toko, juga menghadapi kerentanan pendapatan. Perluasan bantuan kepada kelompok tersebut dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga. Timboel mencontohkan, bantuan subsidi upah sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan dapat memberikan manfaat berarti bagi pekerja berpenghasilan rendah. Dana tersebut berpotensi langsung dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga turut menggerakkan aktivitas perdagangan barang dan jasa. Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu menyempurnakan indikator ketenagakerjaan agar lebih mampu menggambarkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, definisi bekerja minimal satu jam dalam seminggu meski sudah sesuai dengan kriteria internasional ILO, yang juga digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), perlu dilengkapi dengan informasi mengenai besaran pendapatan, keberlanjutan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Dalam pengelompokan angkatan kerja, BPS membedakan pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu, setengah pengangguran, dan pengangguran terbuka. Pekerja penuh waktu merupakan mereka yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu, sedangkan setengah pengangguran bekerja kurang dari 35 jam dan masih mencari pekerjaan. Timboel menilai, kelompok setengah pengangguran juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena sebagian di antaranya masih berupaya memperoleh pekerjaan dengan pendapatan dan kepastian yang lebih baik. Dia menyebutkan, jumlah setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang, sedangkan pengangguran terbuka sekitar 7,3 juta orang. Kedua kelompok tersebut membutuhkan kebijakan yang dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerjaan. Menurut Timboel, ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya dilihat dari penurunan angka pengangguran terbuka atau jumlah jam kerja. Pemerintah juga perlu mengukur pendapatan yang diterima pekerja dan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal tetap perlu diperkuat bersamaan dengan peningkatan perlindungan bagi pekerja informal. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha memiliki kepastian dalam mempertahankan dan memperluas kegiatan usahanya. Timboel berharap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan ke depan semakin konsisten dengan amanat konstitusi mengenai hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, pertumbuhan kesempatan kerja tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan pendapatan, kepastian bekerja, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.