Bisnis.com, JAKARTA — Center for Economic Research Parameter (CERPA) menilai sebaiknya publik tidak berspekulasi terkait polemik kepemilikan saham minoritas Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir di Supra Sekuritas pada masa lalu. Polemik kepemilikan saham tersebut mencuat setelah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 16 Oktober mengumumkan sanksi atas pelanggaran ketentuan pasar modal yang melibatkan transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN). Supra Sekuritas termasuk salah satu perusahaan yang dikenai sanksi administratif oleh regulator. Dalam konteks tersebut, perhatian publik turut mengarah pada riwayat kepemilikan saham Pandu di perusahaan sekuritas tersebut. Sebelumnya, Pandu Sjahrir diketahui memiliki 27,5% saham Supra Sekuritas secara tidak langsung melalui PT Asha Artha Sehati dengan status sebagai pemegang saham pasif. Pengamat ekonomi CERPA Danang Ariwibowo mengatakan penilaian publik sebaiknya didasarkan pada fakta, bukan asumsi yang berpotensi menggiring opini negatif. Terlebih, kata dia, Pandu disebut telah melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Supra Sekuritas sebelum bergabung dengan Danantara Indonesia. “Jika dilihat dari fakta, Pandu telah melepaskan sahamnya di Supra Sekuritas sebelum dilantik masuk Danantara, sehingga tidak ada konflik kepentingan lagi. Kedua, OJK juga mengatakan tidak ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pandu,” ujar Danang melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026). Dia menilai pelepasan saham tersebut merupakan langkah mitigasi untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya di Danantara. Dengan demikian, kepemilikan saham pada masa lalu tidak semestinya langsung dikaitkan dengan dugaan konflik kepentingan dalam jabatan Pandu saat ini. Danang juga menyoroti posisi Pandu ketika masih menjadi pemegang saham Supra Sekuritas. Menurutnya, Pandu merupakan investor pasif yang tidak terlibat dalam operasional maupun pengambilan keputusan perusahaan. Dia menjelaskan, status pemegang saham pasif berbeda dengan direksi maupun komisaris yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan menentukan kebijakan perusahaan. Dengan posisi tersebut, Pandu disebut hanya menanggung risiko dan memperoleh potensi keuntungan dari investasinya, tanpa terlibat dalam keputusan bisnis Supra Sekuritas. Selain itu, Danang menyebut Danantara Indonesia tidak memiliki riwayat transaksi maupun penempatan investasi melalui Supra Sekuritas. Dia menilai kedua entitas tersebut juga memiliki model bisnis dan sasaran investasi yang berbeda. Menurutnya, Danantara memiliki mandat investasi strategis dengan sasaran bisnis berskala besar yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Saya rasa skema usaha yang dilakoni antara Danantara dan Supra Sekuritas juga berbeda. Danantara pasti sasaran investasinya ke bisnis high finance serta target profitnya yang bisa signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.