Pengenaan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) menjadi perbincangan belakangan ini. Hal tersebut menjadi sorotan usai Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut hal tersebut sebagai pajak digital yang akan diberlakukan mulai 9 November 2026. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, dampak dari penerapan pajak SPP-TDLN tersebut terhadap masyarakat bergantung pada apakah transaksi sebelumnya memang sudah terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi konsumen yang membeli layanan digital luar negeri melalui penyedia yang sudah memungut PPN PMSE, seharusnya tidak ada tambahan beban karena transaksi yang sama tidak boleh dipungut dua kali. "Beban baru akan terasa pada transaksi yang sebelumnya lolos dari pemungutan, karena harga efektif yang dibayar konsumen naik sebesar PPN yang berlaku," kata dia kepada Kompas.com, Senin (2/11/2026). Ia menambahkan, efek yang paling nyata akan terasa pada langganan perangkat lunak, layanan komputasi awan, streaming, aplikasi, atau jasa digital lintas negara. Dari sisi keadilan, Syafruddin mengatakan, sistem ini mengurangi perlakuan berbeda antara penyedia domestik yang patuh dan pemasok luar negeri yang sebelumnya sulit dijangkau. Sementara itu, risiko utama dari penerapan kebijakan ini ada pada salah klasifikasi transaksi, dispute, dan biaya administrasi yang mungkin diteruskan ke pelanggan. Padahal daya beli masyarakat saat ini masih sensitif. "Pemerintah perlu memastikan mekanisme koreksi cepat, bukti pungut yang transparan, serta pengecualian yang tegas untuk transfer nonkonsumsi," ungkap dia. Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengungkapkan, SPP-TDLN memang telah diterapkan sejak 10 September 2026 lalu. "Itu bukan jenis baru, namun skema pemungutan baru saja," ungkap dia. Fajry menjelaskan, jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan objeknya adalah jasa dan barang digital dari luar negeri. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Indonesia sudah ada skema khusus untuk memajaki jasa dan barang digital dari luar negeri namanya PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Fajry mengatakan, SPP-TDLN menjadi pelengkap dari PPN PMSE.