JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, pergantian Menteri Keuangan yang terlalu sering berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan persepsi pasar. Menurutnya setiap menteri memiliki preferensi manajerial, kecepatan eksekusi, dan prioritas kebijakan yang berbeda. Perubahan kepemimpinan tersebut berpotensi membuat birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan harus kembali menyesuaikan diri dengan ritme kerja menteri baru. "Meski kerangka besar APBN dan program Asta Cita telah disepakati, pergantian kepemimpinan dapat memicu pembahasan ulang mengenai detail teknis alokasi anggaran, percepatan pencairan, hingga penanganan defisit. Kondisi ini berisiko memperlambat penyerapan anggaran pada paruh pertama tahun anggaran," katanya kepada Kompas.com pada Senin (26/10/2026). Risiko lainnya menurut Rahma, berkaitan dengan kepastian regulasi dan iklim usaha. Pergantian menteri yang berulang dapat memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor mengenai arah kebijakan perpajakan, insentif investasi, serta aturan kepatuhan fiskal.