LOMBOK, Investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kekhawatiran MSCI terhadap kemungkinan terulangnya gangguan fungsi pasar (market dysfunction) sebagai alasan utama usulan penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Agus Firmansyah mengatakan MSCI masih meragukan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia, meskipun sejumlah reformasi telah diumumkan. Kekhawatiran itu, menurut Agus, terkait kemungkinan berulangnya persoalan yang pernah terjadi, termasuk kasus saham BREN, CUAN, dan DSSA. MSCI ingin melihat penguatan tindakan pencegahan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia serta penegakan hukum yang memberi efek jera. OJK menyatakan sanksi seharusnya mencegah pelanggaran berulang dan menjadi peringatan bagi pelaku pasar lain. Artikel menyebut MSCI telah mengakui sejumlah reformasi, antara lain keterbukaan kepemilikan saham di atas 1%, perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, pelaporan high shareholding concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free float secara bertahap hingga 15%. OJK mengatakan pengakuan tersebut belum menghilangkan kekhawatiran atas pengawasan dan penegakan hukum. Usulan reklasifikasi Indonesia masih dalam tahap konsultasi hingga April 2027. Keputusan final MSCI dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. Selama proses tersebut, pembatasan saham Indonesia dalam indeks MSCI masih berlaku, termasuk tidak ada penambahan emiten, kenaikan foreign inclusion factor atau jumlah saham, maupun migrasi saham ke segmen indeks yang lebih besar.