JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito mengatakan, penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha dan efisiensi operasional. "Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing," ujar Triyoga dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026). Persetujuan penggabungan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026. Triyoga menyerahkan keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026). Adapun penggabungan kedua bank tersebut akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan. Melalui penggabungan ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset akan melampaui Rp 28 miliar. Sementara itu, modal inti bank hasil penggabungan diperkirakan lebih dari Rp 6 miliar dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen. Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bank dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penggabungan juga diharapkan memperluas jangkauan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara dapat semakin meningkat. OJK menyebut konsolidasi secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027, yakni penguatan struktur dan daya saing industri melalui akselerasi konsolidasi. Langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.