Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang periode pemberlakuan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027. Sebelumnya, kebijakan dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut merespons permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa persetujuan RUPS dari para emiten. Hasan menilai emiten saat ini melihat harga saham berada di level yang memungkinkan untuk melakukan aksi korporasi tersebut. "Ini tentu merespons permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa prospektus RUPS dari para emiten kita yang nampaknya sudah menilai harga-harga sahamnya di tingkat yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan buyback ini," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (26/10). OJK mengingatkan agar pelaksanaan buyback tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni POJK Nomor 19 Tahun 2023, untuk memberikan fleksibilitas kepada emiten sekaligus mendukung stabilitas pasar dan kepercayaan investor. Emiten juga perlu mengikuti POJK Nomor 29 Tahun 2023, khususnya Pasal 9, Pasal 6, dan Pasal 14 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, dan kewajiban keterbukaan informasi. Hasan menegaskan pelaksanaan buyback tidak boleh mengabaikan aturan pemenuhan batas minimum saham beredar di publik. Emiten wajib mengalihkan kembali saham hasil buyback sesuai ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan.