Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengebut penyusunan empat aturan turunan POJK untuk mendukung operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang ditargetkan mulai Januari 2027. OJK telah merilis dua regulasi, yaitu POJK No.15/2026 dan POJK No.16/2026 untuk melancarkan operasional BMKS. POJK No.15/2026 menjelaskan penahapan pengalihan tugas dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti ke OJK. Sementara POJK No.16/2026 mengatur penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Inka Yusgiantoro mengatakan pihaknya tengah mematangkan empat rancangan peraturan sebagai pelengkap ketentuan yang telah diterbitkan sebelumnya. “Pada saat ini kami masih meneruskan empat turunan dari dua POJK tersebut,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum Menata Masa Depan Komoditas Strategis Indonesia, Selasa (27/10/2026). Untuk mendukung implementasi kedua POJK itu, OJK sedang menyusun empat Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK). PADK pertama berkaitan dengan perizinan bursa, lembaga kliring, dan lembaga kustodian elektronik, yang mengatur kewenangan, tata cara perizinan, dan pedoman pengajuan izin. Kedua, PADK Perizinan Perantara Perdagangan mengatur ruang lingkup, kegiatan usaha, serta mekanisme persetujuan perantara perdagangan dan wakilnya. Ketiga, PADK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) mengatur tata cara penilaian integritas, kelayakan administrasi, dan pelaksanaan PKK bagi pihak utama. Keempat, PADK Perdagangan dan Investasi Strategis mengatur mekanisme penetapan produk komoditas strategis yang diperdagangkan beserta spesifikasi teknisnya. Menurut Inka, penyusunan aturan dilakukan bersama satuan tugas percepatan pembentukan bursa dan pihak terkait. OJK juga merencanakan simulasi bersama pemangku kepentingan untuk menguji kesiapan mekanisme operasional sebelum perdagangan dimulai. Meski demikian, penyelesaian regulasi OJK bukan satu-satunya pekerjaan yang tersisa. OJK masih menunggu sejumlah ketentuan pemerintah untuk melengkapi kerangka pengaturan BMKS, termasuk penetapan mineral dan komoditas yang masuk kategori strategis. “Pada prinsipnya, BMKS ini sudah siap untuk bisa beroperasi pada Januari. Namun, saat ini kami juga masih menunggu ketentuan perundang-undangan lain dari pemerintah untuk melengkapi POJK yang sudah ada,” kata Inka.