Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda total Rp2,52 triliun kepada pelanggar hukum di pasar modal Indonesia hingga 16 Oktober 2026, menjadi nilai terbesar sepanjang sejarah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan sanksi tersebut merupakan bagian dari reformasi untuk menjawab sorotan terhadap transparansi pasar modal. OJK menyampaikan data likuiditas dan granularitas untuk menunjukkan penegakan regulasi di sektor jasa keuangan. Friderica mengingatkan agar tidak ada pihak yang mempermainkan pasar modal melalui manipulasi maupun perdagangan terkoordinasi. OJK, katanya, tidak segan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada denda. Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan denda administratif total Rp2,1 triliun dalam kasus perdagangan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Denda hasil pemeriksaan terhadap 166 pihak mencapai Rp2,23 triliun. OJK juga menjatuhkan 28 peringatan tertulis, delapan pembekuan izin, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar, 13 larangan, dan enam perintah tertulis. OJK memberlakukan denda keterlambatan Rp293,78 miliar kepada 805 pihak serta mengeluarkan 464 peringatan tertulis. Jika dijumlahkan, denda mencapai sekitar Rp2,52 triliun. OJK juga menyampaikan enam perkara pasar modal yang telah sampai proses pengadilan, termasuk perkara Sriwahana Adityakarta, Sekawan Intipratama, dan Tiga Pilar Sejahtera Food. Dua kasus yang telah menghasilkan putusan pengadilan adalah Sidomulyo Selaras dan Jembatan Nusantara Company.