Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi denda senilai Rp2,56 triliun kepada 959 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal sepanjang 2026. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan penegakan hukum menjadi bagian penting dari program reformasi pasar modal Indonesia. "Pada kesempatan ini juga kami ingin tegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik manipulasi di pasar modal Indonesia," kata Eddy dalam pembukaan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurut Eddy, pengenaan sanksi tersebut merupakan bentuk komitmen OJK dalam melindungi investor dan menjaga integritas pasar modal. OJK juga berupaya memastikan investor memiliki kesempatan berinvestasi yang aman dan terlindungi. Penegakan hukum dan perlindungan investor menjadi perhatian OJK seiring dengan pertumbuhan jumlah investor pasar modal. Hingga 30 Oktober 2026, jumlah investor tercatat mencapai 33,36 juta single investor identification (SID), bertambah sekitar 13 juta investor atau tumbuh 63,94% sepanjang tahun berjalan. "Pertumbuhan ini didominasi oleh generasi muda. Ini juga merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang pasar modal Indonesia," kata dia. Dalam pengumuman terbaru yang dirilis pada 4 November 2026, OJK menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak terkait tiga kasus pelanggaran di pasar modal. Kasus pertama berkaitan dengan perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) pada periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Kasus kedua menyangkut pela