Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyatakan telah menyelesaikan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia. Pengumuman disampaikan dalam acara diseminasi di Gedung BEI pada 2 April 2026. Agenda tersebut merupakan bagian dari rencana percepatan reformasi integritas pasar modal yang ditetapkan OJK dan organisasi pengatur mandiri pada 1 Februari 2026. Empat agenda itu adalah penyediaan data publik kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1%; pengumuman High Shareholding Concentration (HSC); perincian klasifikasi dan tipe investor dalam data kepemilikan saham KSEI menjadi 39 kategori; serta peningkatan batas minimum free float menjadi 15% melalui perubahan Peraturan BEI Nomor I-A. Selain itu, transparansi diperkuat melalui ketentuan penyediaan informasi penerima manfaat pemegang saham perusahaan tercatat yang memiliki 10% atau lebih. BEI menyesuaikan aturan free float dan tata kelola dalam Peraturan Nomor I-A yang berlaku sejak 31 Maret 2026. Perubahan mencakup definisi ulang saham free float, kenaikan batas minimum menjadi 15%, serta ketentuan klasifikasi dan kebijakan free float, terutama dalam proses penawaran umum perdana. OJK dan SRO menyatakan langkah-langkah tersebut diharapkan mendukung likuiditas dan penemuan harga, menjaga kepercayaan investor, serta meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia. Rilis juga menyebut OJK menjatuhkan sanksi administratif denda Rp29,30 miliar kepada 11 pihak terkait penegakan hukum pasar modal pada 2026 hingga 31 Maret.