JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Pratama Capital Assets Management (PCAM) sebagai perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Sanksi tersebut ditetapkan OJK pada 14 Oktober 2026 setelah pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026), OJK menyatakan penetapan sanksi mempertimbangkan peran atau keterlibatan pihak-pihak dalam terjadinya pelanggaran. OJK juga menyebut pemberian sanksi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PCAM terbukti melakukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan investasi, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga perlindungan aset nasabah. Salah satu pelanggaran yang ditemukan OJK berkaitan dengan rangkap jabatan di lingkungan perusahaan. OJK menemukan Direktur Utama PCAM merangkap jabatan sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset. Selain itu, terdapat rangkap jabatan pada Koordinator Fungsi Manajemen Kepatuhan, Risiko, dan Audit Internal dengan Tim Pengelola Investasi. Pelanggaran tersebut dinilai tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 8 Ayat (3) POJK Nomor 24/POJK.04/2014. Selain persoalan rangkap jabatan, OJK menemukan PCAM tidak memperbarui pelaksanaan dan strategi manajemen risiko sejak 2020. Hal tersebut melanggar Pasal 15 dan Pasal 19 POJK Nomor 24/POJK.04/2014 juncto Pasal 47 Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (7) POJK Nomor 17/POJK.04/2022. OJK juga menemukan PCAM tidak memiliki Komisaris Independen sejak 2019. Perusahaan baru menyampaikan pengajuan calon Komisaris Independen kepada OJK pada 25 Agustus 2023. Temuan tersebut berkaitan dengan ketentuan Peraturan V.A.3 yang kemudian dicabut dan diatur kembali dalam Pasal 26 Ayat (2) POJK Nomor 5 Tahun 2026 serta Pasal 21 Ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.04/2018. OJK turut menemukan pelanggaran dalam pengelolaan sejumlah produk reksa dana yang dikelola PCAM. Salah satunya, perusahaan tidak melakukan pelepasan efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau pihak terafiliasi sesuai batas waktu 9 Januari 2023. Pelanggaran tersebut ditemukan pada Reksa Dana Pratama Dana Cemerlang Saham dan Reksa Dana Pratama Dana Mantap Saham.