Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengupayakan pengembalian kerugian investor yang timbul akibat pelanggaran ketentuan di pasar modal. Upaya pemulihan tersebut dimungkinkan melalui penguatan kewenangan OJK dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, melalui perubahan ketentuan tersebut, OJK tidak hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga mengupayakan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan memulihkan kerugian korban. ”OJK diberikan ruang untuk tidak hanya mengenakan sanksi tetapi juga mengupayakan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku dan melakukan pemulihan kerugian bagi korban,” kata Hasan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Kamis (5/11/2026). Hasan menjelaskan, pengembalian dana akan dilakukan secara terukur dan akuntabel kepada investor yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, OJK akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap setiap kasus. Penilaian mencakup identifikasi pihak yang bertanggung jawab, penghitungan keuntungan yang diperoleh pelaku, serta besaran kerugian yang dialami investor. Setelah proses tersebut, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah akan dikembalikan dan dibagikan secara proporsional kepada investor yang terdampak. ”Selanjutnya akan mengenakan sanksi kepada pelaku dan nanti hasil pengembalian keuntungan ini akan diterima oleh OJK. Hasilnya akan dibagikan secara proporsional kepada para investor yang terdampak oleh pelanggaran dimaksud,” ujar Hasan. Selain memperkuat upaya pemulihan kerugian investor, OJK juga akan memperluas pendekatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal. Penanganan tidak hanya dilakukan melalui sanksi administratif, tetapi dapat ditingkatkan ke proses pidana apabila pelanggaran memenuhi unsur pidana. Hasan mengatakan, sejumlah aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penegakan hukum. Di antaranya, besaran nilai dan dampak pelanggaran, upaya penyelesaian kerugian investor, serta pengaruh pelanggaran terhadap perdagangan efek terkait dan sistem pasar modal secara keseluruhan. ”Terhadap pelanggaran yang sifatnya berulang, OJK tentu punya ruang untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat dan bahkan meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan apabila memenuhi ketentuan unsur pidananya,” kata Hasan.