JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan restrukturisasi kredit hingga tiga tahun bagi debitur yang terdampak bencana di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan OJK terhadap program pemerintah untuk memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OJK memberikan fasilitas restrukturisasi kepada debitur yang terdampak bencana di delapan kabupaten di NTT hingga tiga tahun. “Kemudian, terkait dengan kredit tadi Pak Menko sampaikan untuk di daerah bencana yang terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak dengan bencana sampai dengan 3 tahun. Itu di 8 kabupaten di NTT,” ujar Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi usai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut juga membahas dukungan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pelaksanaan program KUR dan pengembangan UMKM. OJK juga akan memperkuat koordinasi pelaksanaan program tersebut di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Friderica mengatakan, upaya tersebut mencakup pengembangan ekosistem keuangan inklusif di desa nelayan. OJK telah menjalankan program serupa di sejumlah desa nelayan dan akan melanjutkan kerja sama dengan kementerian terkait. “Ini juga kita sampaikan tadi ada beberapa desa nelayan yang sudah kita lakukan ekosistem keuangan inklusif dan akan kerja sama lebih lanjut lagi dengan kementerian terkait ya untuk bagaimana desa-desa nelayan ini dapat kita grooming, kita berikan akses keuangan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok nelayan ini,” kata Friderica. Ketentuan restrukturisasi kredit korban bencana OJK sebelumnya telah menetapkan sejumlah perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana. Pertama, kualitas kredit atau pembiayaan dengan plafon hingga Rp 10 miliar dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran. Kedua, OJK menetapkan kualitas lancar bagi kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Ketentuan tersebut berlaku untuk pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Melalui kebijakan ini, debitur terdampak bencana memperoleh kesempatan untuk merestrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai ketentuan khusus OJK. OJK juga memberikan perlakuan khusus untuk penyaluran pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana. Kualitas kredit atau pembiayaan baru tersebut dinilai secara terpisah dari kredit, pembiayaan, maupun penyediaan dana sebelumnya. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan baru tidak menerapkan konsep *one obligor*. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana atau POJK Bencana. Aturan tersebut berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta lembaga jasa keuangan lainnya.