Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan salah satu peran PPDP adalah sebagai risk absorber yang memberikan perlindungan terhadap risiko proyek berkelanjutan. PPDP juga berperan sebagai investor yang membeli instrumen pembiayaan hijau, seperti obligasi. Ogi menyebut OJK bekerja sama dengan pasar modal untuk mengategorikan instrumen yang tergolong sebagai keuangan berkelanjutan. OJK memberikan insentif berupa keringanan perhitungan risk based capital (RBC) kepada perusahaan asuransi, dana pensiun, dan penjaminan yang membeli instrumen tersebut. “Kami di PPDP mengeluarkan suatu peraturan yang intinya memberikan insentif kalau perusahaan asuransi, dana pensiun, dan penjaminan membeli instrumen keuangan berkelanjutan. Itu mendapatkan insentif keringanan di dalam perhitungan risk based capital-nya,” ujarnya seusai peluncuran peta jalan di Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Ogi berharap insentif tersebut mendorong penyelenggara PPDP membeli produk keuangan berbasis ekonomi hijau berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi lebih bagi ekonomi dan lingkungan. Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia Yulius Billy Bhayangkara menilai insentif dapat mendorong industri asuransi berinvestasi pada instrumen keuangan berkelanjutan. Ia mengatakan investasi yang memadai penting untuk melindungi konsumen ketika kewajiban jatuh tempo. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan insentif dapat menarik bagi asuransi jiwa, termasuk untuk penempatan investasi jangka panjang pada green bonds atau perusahaan yang memenuhi persyaratan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ia juga berharap peran penanggung risiko dapat dikembangkan, termasuk kemungkinan polis asuransi jiwa menanggung bencana alam. Total investasi sektor PPDP mencapai Rp 2.299,37 triliun per September 2026, naik 4,2% secara tahunan. Surat Berharga Negara mendominasi dengan porsi 55,4% dari total investasi.